Menteri PKP Batalkan Rencana Rumah Subsidi Diperkecil, Tegaskan Dengarkan Suara Rakyat – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara tegas mencabut wacana pengurangan ukuran rumah subsidi di wilayah perkotaan. Langkah tersebut dijelaskan langsung saat kunjungan kerjanya kepada para awak media di Jalan Sekeloa, Kota Bandung, Jumat (11/7/2025), menyusul masukan negatif dari masyarakat dan parlemen terkait rancangan tersebut.

Menurut Maruarar, meskipun ide tersebut didasarkan pada niat baik untuk merespons mahalnya harga lahan di kota-kota besar, pemerintah tidak boleh memaksakan gagasan yang belum mendapat persetujuan publik.

Ia menegaskan sebagai pejabat publik, dirinya bertanggung jawab untuk bersikap terbuka, mendengarkan kritik, serta siap mencabut kebijakan jika tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.

“Kemarin saya sudah sampaikan di DPR, ini draft ide. Tapi karena mayoritas respon dari DPR dan masyarakat negatif, maka saya cabut. Saya minta maaf kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan gagasan ini. Tapi beginilah cara saya bekerja, transparan, melibatkan publik sejak draft,” ujar Maruarar di hadapan wartawan, Kota Bandung, Jumat (11/7/2025).

Wacana pengurangan ukuran rumah subsidi dari 60 meter persegi menjadi lebih kecil itu sebelumnya dirancang sebagai solusi urban, menyikapi semakin terbatasnya lahan di kota.

Namun, Maruarar menekankan ide tersebut masih dalam tahap konseptual dan belum sampai pada pelaksanaan atau pembangunan fisik oleh negara.

“Belum ada satu pun yang dibangun oleh negara. Ini belum sampai pada tahap eksekusi. Justru saya lempar ke publik dulu agar semua bisa ikut memberikan masukan,” jelasnya.

Ia menggarisbawahi pendekatan yang ia tempuh bukanlah sekadar sosialisasi, melainkan keterlibatan langsung masyarakat sejak tahap perencanaan awal.

Meski wacana rumah subsidi berukuran kecil dibatalkan, pemerintah tetap melanjutkan strategi penyediaan hunian terjangkau melalui pembangunan rumah susun, khususnya di kawasan urban.

Maruarar mencontohkan proyek rumah susun yang tengah dirintis di kawasan Kemayoran, Jakarta, yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi lahan kota yang terbatas.

“Kalau rumah susun sudah pasti. Kami sudah mulai di Kemayoran dan mudah-mudahan tahun ini bisa dimulai lebih luas. Rumah vertikal adalah alternatif yang realistis untuk masyarakat perkotaan,” ujar Maruarar.

Maruarar juga menegaskan dirinya tidak akan bersikeras mempertahankan ide yang tidak didukung mayoritas masyarakat. Baginya, mendengar, mengoreksi, dan mengubah arah kebijakan adalah bagian dari etika dan tanggung jawab pejabat publik.

“Apakah saya punya niat baik? Tentu. Tapi kalau responnya tidak positif, kita harus berani menarik diri. Begitu seharusnya proses demokrasi berjalan. Pemerintah harus bersikap sportif dan terbuka terhadap koreksi,” ungkapnya.

Maruarar menilai pentingnya membangun tradisi politik partisipatif dalam setiap kebijakan negara, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan.

Ia menegaskan rakyat bukan hanya objek, tetapi harus menjadi subjek dalam pengambilan keputusan.

“Saya ini belajar politik. Dan saya tahu masyarakat harus dilibatkan, bahkan sejak draft. Karena itu saya ajukan dulu untuk diuji oleh publik. Kalau tidak diterima, ya tidak perlu dipaksakan. Ini bentuk tanggung jawab dan sportivitas pejabat publik,” ujar Maruarar.

Meskipun wacana perubahan ukuran rumah subsidi dihentikan, pemerintah tetap berkomitmen memberikan solusi konkret atas tantangan penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Rumah susun, pengelolaan tata ruang, dan program subsidi lainnya akan terus menjadi fokus Kementerian PKP ke depan.

“Kita cari terus terobosan lain. Tapi saya pastikan, tidak akan ada ide yang dipaksakan jika rakyat menolaknya. Karena negara harus mendengarkan. Itulah prinsip yang saya pegang dalam menjabat,” pungkasnya.(dsn)