Istrinya pamer kekayaan di jejaring sosial, pegawai Kementerian Sekretariat Negara dinonaktifkan – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID Sekretariat Negara Kementerian (Kemensetneg) angkat bicara terkait viralnya salah satu istri pegawai Kemensetneg yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Bahkan, pegawai Kemensetny dinonaktifkan dari jabatannya.

Kepala Biro Humas Sekretariat Negara Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto meminta maaf atas sikap istri Kasubdit Administrasi Kendaraan Dinas Umum Eshe Rahmanshah Abrar.

“Kemensetneg meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang membuat masyarakat tidak nyaman,” kata Eddy kepada wartawan, Minggu (19/3).

“Oleh karena itu, Saudara Esha diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memudahkan verifikasi kebenaran informasi yang berkembang,” lanjutnya.

Eddy mengungkapkan, langkah tegas itu memudahkan penyidikan terhadap Esha. Ia pun memastikan pihaknya telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki asal usul aset Esha dan PNS lainnya di Sekretariat Negara.

“Telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki aset saudara Esh Rahmansah Abrar dan PNS di Sekretariat Negara,” jelasnya.

Oleh karena itu, Sekretariat Negara Kementerian untuk perolehan fakta dan data akan berkonsultasi penuh dengan KPK, PPATK dan lembaga lainnya. Nantinya, hasil rekonsiliasi ini akan digunakan sebagai dasar pemantauan penyimpangan aset Esha.

“Dan akan merilis hasilnya ke publik sebagai komitmen Sekretariat Negara Kemensetneg untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang melawan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memastikan akan menindak dugaan kasus pembocoran aset istri pegawai Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Esha Rahmanshah Abrar.

Ingat, PPATK juga melacak arus kas banyak pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang pamer kekayaan.

“Ya pasti akan kami tindaklanjuti, itu hal yang biasa kami lakukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan kami ketika instansi lain meminta mereka untuk melakukan penyelidikan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Minggu (19/03).

Ivan memastikan kliennya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Sekretariat Negara Kementerian, terkait dugaan pemajangan properti tersebut. “Kami terus berkoordinasi,” kata Ivan.

Menurut Ivan, jika ditemukan perolehan harta secara tidak sah, PPATK akan meneruskan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum. “Datanya kami teruskan ke instansi yang meminta, dalam hal ini Sekretariat Negara, dan kalau menyangkut unsur korupsi dan pencucian uang, kami sampaikan ke penyidik ​​(KPK/Polri) yang berwenang,” kata Ivan. (Jepang)