Tingkatkan Indeks Literasi-Inklusi Keuangan, OJK Jabar Latih Petugas SNLIK – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, BANDUNG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan terus berkomitmen mendukung pencapaian target nasional untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan.
Hal ini selaras Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan indeks literasi keuangan mencapai 69,35% dan inklusi keuangan sebesar 93% pada tahun 2029. “Untuk memantau capaian ini, diperlukan instrumen pengukuran yang efektif, andal, dan konsisten,” sebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, Darwisman melalui rilisnya, Selasa (9 /12/2025).

Darwisman menyebutkan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) telah menjadi instrumen resmi untuk mengukur literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sejak 2013.

“Sejak itu, survei ini telah dilakukan sebanyak enam kali, dengan SNLIK 2026 menjadi kolaborasi ketiga antara OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), setelah kesuksesan pada SNLIK 2024 dan 2025,” jelasnya.

SNLIK 2026, kata Darwisman, bertujuan memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memantau perkembangan indeks, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas program keuangan nasional.

“Survei ini juga akan digunakan sebagai landasan perencanaan kebijakan di masa depan. Tahun 2026, SNLIK akan menargetkan 10.800 responden berusia 15 hingga 79 tahun dari 34 provinsi, termasuk 630 responden di Provinsi Jawa Barat yang akan tersebar di tujuh kabupaten/kota,” jelasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), literasi keuangan dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan.
Sementara itu, inklusi keuangan merujuk pada akses dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengukuran literasi keuangan meliputi lima parameter, yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge):Mengenai lembaga jasa keuangan (LJK) serta produk dan layanan keuangan.
2. Keyakinan (Confidence):Terhadap LJK dan pengelolaan keuangan individu.
3. Keterampilan (Skill): Kemampuan numerik/aritmatika dasar.
4. Sikap (Attitude): Terhadap tujuan keuangan.
5. Perilaku (Behaviour): Dalam upaya mencapai tujuan keuangan.

Sedangkan indeks inklusi keuangan dihitung berdasarkan penggunaan produk atau layanan jasa keuangan.

Kolaborasi OJK dan BPS Jabar

Dalam mempersiapkan pelaksanaan SNLIK 2026, OJK dan BPS Provinsi Jawa Barat telah melakukan koordinasi intensif. Uji coba lapangan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025, diikuti oleh pelatihan petugas survei secara nasional. Proses pemutakhiran data dan pendataan lapangan dijadwalkan pada Januari–Februari 2026, dengan hasil survei yang akan dipublikasikan paling lambat Juli 2026.

Pada 25 November 2025, OJK dan BPS Provinsi Jawa Barat mengadakan pelatihan petugas SNLIK yang berlangsung selama tiga hari di Kantor OJK Provinsi Jawa Barat. Pelatihan ini diikuti oleh 21 Petugas Pendata Lapangan dan 7 Petugas Pengawas Lapangan yang akan bertugas di Provinsi Jawa Barat. Acara dibuka oleh Yuzirwan, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi OJK Provinsi Jawa Barat, serta Darwis Sitorus, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Barat.

Pelatihan ini menghadirkan instruktur nasional dari BPS Provinsi Jawa Barat, Charisma Pratiwi Anwar, serta Rani Puspadharma Wachju, Manajer Kantor OJK Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman konsep literasi dan inklusi keuangan, serta simulasi wawancara dengan responden. Setelah sesi pengarahan, peserta mengikuti ujian singkat berupa pertanyaan kasuistik untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi.

Isti Larasati Widiastuty, penanggung jawab BPS Provinsi Jawa Barat, menutup acara pelatihan dengan memberikan evaluasi. Seluruh petugas yang mengikuti pelatihan dinyatakan lulus dengan nilai baik, dan diharapkan siap untuk melaksanakan pendataan lapangan pada Januari–Februari 2026 di Jabar. (*/nto)