Tiga PMI Ilegal asal KBB Terjebak di Kamboja – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Tiga warga asal Kabupaten Bandung Barat sulit dipulangkan di Kamboja lantaran diduga berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Ketiganya saat ini terkatung-katung di negara yang tengah berkonflik bersenjata dengan Thailand dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir ini.

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans KBB, Dewi Andani menjelaskan, informasi tersebut berawal dari laporan pihak keluarga khawatir dengan kondisi mereka.

“Kami menerima kabar dari keluarga bahwa ada warga Bandung Barat yang berada di Kamboja. Setelah kami telusuri, memang diduga mereka berangkat secara ilegal karena tidak terdata di Disnakertrans,” katanya, Rabu (30/7/2025).

Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti pekerjaan yang dijalani ketiganya di negara Kamboja. Namun demikian, dilaporkan ketiganya sudah tidak lagi bekerja sejak konflik Kamboja dan Thailand pecah.

“Dari informasi yang kami, mereka sudah diberhentikan dari pekerjaan karena situasi konflik. Sekarang nasib mereka di sana sangat tidak menentu,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja pernah mengamankan salah satu dari PMI ilegal asal Kabupaten Bandung Barat tersebut. Namun tidak bisa berada lama lantaran ketiganya menggunakan visa wisata.

“Satu orang pernah menghubungi KBRI, tapi karena visa mereka hanya visa wisata, mereka tidak bisa tinggal lama di sana. Jadi mereka harus mencari cara bertahan hidup sendiri,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan bantuan langsung karena ketiganya tidak termasuk korban perdagangan orang (TPPO) dan keberangkatan mereka dilakukan secara ilegal.

“Karena mereka bukan korban TPPO dan berangkat tanpa prosedur resmi, negara tidak memiliki kewajiban untuk membantu secara langsung,” katanya.

Lebih jauh dari itu, saat ini ketiganya tengah menunggu proses deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan secara cepat dan memerlukan waktu.

“Mereka akan menjalani proses deportasi, tapi sampai proses itu selesai, mereka masih harus tinggal di Kamboja selama kurang lebih empat bulan ke depan,” katanya.

Ia menyebut, selama tinggal secara ilegal di Kamboja ketiganya harus membayar denda overstay diperkirakan mencapai Rp120 ribu per hari, belum termasuk biaya hidup di sana.

“Kalau dihitung-hitung, biaya denda overstay sampai Rp40 juta perorang. Apalagi biaya hidup di negara yang sedang konflik sangat mahal. Beruntungnya, sejauh ini keluarga mereka masih memberikan dukungan finansial,” jelas Dewi.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Disnakertrans KBB, yang berupaya memberikan pendampingan sebaik mungkin meskipun keterbatasan hukum membatasi langkah mereka.

“Kami terus berkoordinasi dengan KBRI dan instansi terkait agar proses kepulangan mereka bisa berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Ia menegaskan, kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu mematuhi prosedur resmi dalam bekerja di luar negeri demi menghindari risiko dan masalah di kemudian hari.

“Keberangkatan secara ilegal sangat berbahaya, apalagi ke negara yang sedang mengalami konflik. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur tawaran kerja tanpa prosedur resmi,” pesannya.

Terkait kepulangan mereka, Dewi menyebut masih menunggu pihak keluarga untuk membayar denda biaya overstay. Setelah itu ketiga PMI tersebut bisa segera dipulangkan ke Indonesia.

“Kami juga berterima kasih kepada keluarga yang sudah melaporkan kasus ini sehingga kami bisa menindaklanjuti dan membantu sebisa mungkin,” pungkasnya. (KRO)

Live Update