Tantangan Penyerapan Beras Petani, Sebuah Ujian bagi Ketahanan Pangan Nasional – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menyerap 3 juta ton beras hasil panen petani lokal melalui Perum BULOG sepanjang tahun 2025. Di atas kertas, ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi dalam menjaga kedaulatan pangan dan menstabilkan harga di pasar domestik. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan target ini tidak semudah yang dibayangkan.

Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menjelaskan hingga 20 April 2025, BULOG baru berhasil menyerap sekitar 1,27 juta ton setara beras, angka yang masih jauh dari harapan. Sebagian besar dari volume ini berupa gabah kering panen, bukan beras siap konsumsi, yang menunjukkan perubahan pola dari tahun-tahun sebelumnya.

“Jika sebelumnya BULOG dominan menyerap beras, kini mayoritas hasil penyerapan berasal dari petani dalam bentuk gabah. Perubahan ini mengandung konsekuensi besar, baik dari sisi infrastruktur maupun efisiensi distribusi,” ujar Khudori, Minggu (20/4/2025).

Menurut Khudori, keberhasilan penyerapan gabah tersebut tidak lepas dari peran aktif aparat desa seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang menjadi penghubung antara petani dan BULOG. Mereka adalah ujung tombak yang memastikan proses di lapangan berjalan lancar.

Namun, Khudori menambahkan keberadaan mereka saja tidak cukup. Infrastruktur pendukung BULOG seperti mesin pengering (dryer) ternyata belum memadai. Di beberapa wilayah, kegiatan penyerapan sempat terhenti karena keterbatasan kapasitas pengeringan gabah.

“Ketika BULOG tidak mampu memproses gabah tepat waktu, kualitas menurun, dan pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat petani,” ungkapnya.

Khudori mengungkapkan kondisi ini turut memicu rotasi di tubuh BULOG. Setidaknya lima pimpinan wilayah dan sejumlah kepala cabang diberhentikan karena dinilai tidak berhasil memenuhi target penyerapan.

“Di satu sisi, petani merasa dirugikan karena gabah mereka tak kunjung terserap, sementara harga jual terus merosot, bahkan jatuh di bawah Rp6.500/kg di beberapa daerah,” jelasnya.

Khudori menjelaskan ironi muncul ketika di sisi lain, gudang BULOG justru dipenuhi oleh stok beras. Hingga awal April 2025, terdapat 2,34 juta ton beras tersimpan, dengan sekitar 1,79 juta ton merupakan stok tahun sebelumnya yang sebagian besar hasil impor. Lebih dari 436 ribu ton sudah disimpan antara 7 sampai 12 bulan, bahkan ada sekitar 55 ribu ton yang usianya melebihi satu tahun. Ini jelas bertolak belakang dengan prinsip penyimpanan ideal, yang menurut Khudori seharusnya tak lebih dari empat bulan untuk menjaga mutu dan kualitas beras.

Menurutnya masalah pun muncul ketika sebagian beras yang tersimpan terlalu lama mengalami penurunan mutu. Contohnya, temuan beras rusak dan berkutu di Yogyakarta pada Maret lalu menjadi alarm keras bagi pengelolaan logistik BULOG. Ini menunjukkan tantangan tidak hanya berada di proses penyerapan, tapi juga dalam pengelolaan stok.

Menurutnya kebijakan penyaluran bantuan pangan dan program stabilisasi harga beras (SPHP) juga menjadi sorotan. Bantuan yang seharusnya mulai digulirkan sejak awal tahun 2025 justru mengalami penundaan. Akibatnya, beras yang seharusnya bisa didistribusikan menumpuk, sementara masyarakat yang membutuhkan harus membeli beras di pasar dengan harga tinggi. Hal ini menggeser dominasi BULOG di pasar ke tangan swasta, yang tentu saja lebih fokus pada margin keuntungan dibanding stabilisasi harga.

Khudori menambahkan penghentian SPHP sempat membuat pasar beras seolah kelaparan, terutama di masa paceklik awal tahun. Padahal sebelumnya, SPHP mampu menyalurkan rata-rata lebih dari 6.000 ton beras per hari.

“Ketika program itu dihentikan secara tiba-tiba, kelompok masyarakat rentan pun kehilangan akses terhadap beras murah, memaksa mereka membeli beras premium yang harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” tambahnya.

Khudori menilai alasan penghentian distribusi karena produksi berlimpah tidak mencerminkan kenyataan secara utuh. Memang, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang dilanda El Nino, produksi awal 2025 terlihat meningkat. Namun perbandingan itu dinilai kurang adil. Jika mengacu pada tahun 2023 yang kondisinya normal, produksi beras tahun ini justru lebih rendah. Data menyebutkan, produksi Januari 2025 hanya mencapai 1,24 juta ton dan Februari 2,23 juta ton, padahal kebutuhan nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan. Artinya, dua bulan pertama tetap merupakan masa krisis pasokan atau paceklik.

Menurutnya, meski Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025 sebagai payung kebijakan pengadaan dan penyaluran beras, implementasinya masih terbentur oleh ketiadaan regulasi turunan. Inpres tersebut sejatinya membuka berbagai jalur distribusi, mulai dari program bantuan sosial, TNI/Polri, ASN, hingga program makan bergizi gratis. Namun tanpa sistem dan mekanisme pelaksana yang terintegrasi dari hulu ke hilir, kebijakan ini hanya akan menjadi dokumen tanpa daya.

Khudori menyampaikan BULOG juga mengalami kekosongan sistem distribusi yang stabil sejak program Raskin digantikan oleh BPNT. Jika dulu Raskin menyalurkan lebih dari 3 juta ton beras per tahun melalui jalur yang konsisten, kini tidak ada outlet tetap yang mampu menjamin penyerapan dan distribusi beras secara berkelanjutan. SPHP dan bantuan pangan belum dijadikan sistem permanen yang mampu menopang ketahanan pangan nasional.

Khudori menegaskan seluruh persoalan ini memperlihatkan keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya soal produksi. Lebih dari itu, dibutuhkan keseriusan dalam membangun sistem logistik, infrastruktur penyimpanan, serta kebijakan distribusi yang berpihak pada rakyat.

“Menumpuk beras di gudang tanpa jalur distribusi yang jelas bukan hanya pemborosan, tapi juga ancaman terhadap kesejahteraan petani dan stabilitas harga di pasar,” tegasnya.

Khudori pun menyampaikan pemerintah harus segera merumuskan kebijakan turunan dari Inpres 6/2025 dan memperkuat sinergi lintas sektor, agar beras bisa didistribusikan dengan prinsip FIFO (first in, first out), menjaga kualitas dan mencegah pemborosan anggaran.

“Karena pada akhirnya, keberhasilan program pangan bukan diukur dari jumlah beras yang diproduksi atau disimpan, tetapi dari berapa banyak masyarakat yang mampu mengaksesnya secara adil dan terjangkau,” pungkasnya.(dsn)