Sering Menerbitkan SE, Dedi Mulyadi Jelaskan Alasannya – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi termasuk kepala daerah yang kerap menerbitkan Surat Edaran (SE).

Ia menjelaskan hal itu diperlukan ketika merespon secara cepat situasi kedaruratan atau yang bersifat memitigasi peristiwa membahayakan, khususnya berkaitan dengan kebencanaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi menanggapi kritik sejumlah kalangan, termasuk pakar hukum, yang menilai surat edaran memiliki kekuatan hukum lemah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi tercatat telah menerbitkan sejumlah SE, di antaranya terkait larangan study tour dan wisuda, penerapan jam malam, pembinaan karakter di barak, penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), imbauan donasi harian Rp1.000, hingga pengaturan operasional kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

Menanggapi hal tersebut, Dedi tidak menampik bahwa secara struktur hukum, surat edaran berada di bawah undang-undang maupun peraturan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi Jawa Barat saat ini menuntut langkah cepat. “Saya memahami surat edaran itu secara hierarki memang lemah kekuatan hukumnya. Tapi hari ini kita berada dalam situasi kebencanaan. Banjir dan longsor terus terjadi,” ujar Dedi, Minggu (14/12).

Menurutnya, bencana yang berulang tidak lepas dari persoalan tata ruang dan perizinan yang selama ini dinilai keliru. Ia menyebut banyak bangunan berdiri di kawasan rawan bencana akibat kesalahan dalam penetapan rencana tata ruang maupun pemberian izin. “Bangunan berdiri di atas rawa, sawah, daerah aliran sungai, hingga perbukitan yang memiliki potensi longsor. Ini terjadi karena kesalahan sejak penetapan tata ruang sampai izin bangunan,” katanya.

Dedi menilai kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar jika tidak segera dihentikan. Oleh karena itu, penerbitan surat edaran dipandang sebagai instrumen sementara untuk mencegah dampak yang lebih luas. “Surat edaran ini adalah bentuk mitigasi. Upaya pencegahan agar tidak terjadi bencana yang lebih besar,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam kondisi darurat, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, regulasi tidak akan memiliki arti jika bencana terus menelan korban jiwa. “Dalam situasi seperti ini, pemimpin harus berani mengambil kebijakan strategis. Tujuannya satu, melindungi warga dari ancaman bencana,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Pakar Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) Rusli K. Iskandar mengingatkan agar kepala daerah lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat edaran. Ia menilai SE kerap dijadikan instrumen kebijakan meski secara hierarki hukum tidak memiliki daya ikat kuat.