Ride Hailing Dorong Ekonomi Digital, Pemerintah Diminta Jaga Keseimbangan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Industri digital Indonesia terus menunjukkan peran sentral dalam menopang perekonomian nasional. Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi digital akan melonjak hingga empat kali lipat dalam lima tahun ke depan, mencapai kisaran USD210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.

Faktor pendorong pertumbuhan ini terbilang kuat: populasi besar, penetrasi internet yang luas, dukungan regulasi, serta munculnya startup lokal berstatus unicorn. Penelitian Prasasti Institute menyebutkan bahwa sektor digital memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) lebih rendah dibandingkan sektor tradisional, yang berarti setiap rupiah investasi mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar.

Salah satu penopang penting ekosistem digital nasional adalah layanan on-demand seperti ojek online, taksi online, dan kurir daring. Layanan ini tidak hanya menghubungkan pengemudi dan konsumen, tapi juga menjadi jembatan bagi jutaan pelaku UMKM. Pada 2023, kontribusi sektor ride hailing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp382,62 triliun atau sekitar 2% dari total PDB nasional, sekaligus menyerap tenaga kerja di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.

Namun, seiring pertumbuhan tersebut, isu soal besaran komisi aplikator terhadap driver kembali mencuat. Pemerintah telah menetapkan batas maksimum komisi sebesar 20%, dengan 5% di antaranya wajib dialokasikan untuk program kesejahteraan pengemudi. Meski begitu, sebagian driver masih menyuarakan aspirasi agar kebijakan aplikator lebih berpihak pada kesejahteraan mitra.

Untuk memahami kondisi sebenarnya, Ekonom Senior Prasasti Institute, Piter Abdullah Redjalam, menilai penting mendengar langsung aspirasi para pengemudi aktif. Ia mengutip hasil dua survei terbaru yang dilakukan Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) terhadap ribuan driver di berbagai daerah.

Survei Tenggara Strategics dilakukan pada September 2025 terhadap 1.052 driver aktif di Jabodetabek. Hasilnya, 82% responden memilih potongan komisi 20% dengan orderan tinggi ketimbang potongan 10% tetapi order sepi.

“Sebagian besar driver yang pernah mencoba platform dengan potongan 10% justru merasa penghasilannya sama saja atau lebih rendah. Bagi mereka, kepastian order jauh lebih penting daripada sekadar besaran potongan,” jelas Piter.

Masih dalam survei yang sama, 85% driver menyatakan tidak keberatan dengan status mereka sebagai ‘mitra’, karena fleksibilitas jam kerja dianggap lebih berharga. Mereka juga menilai, jika berstatus pekerja penuh, justru bisa kehilangan fleksibilitas yang menjadi keunggulan utama.

Sementara itu, survei PPPI Paramadina yang dilakukan di enam kota besar dengan 1.623 responden juga menunjukkan tren serupa. Sebanyak 60,8% driver lebih memilih potongan 20% dengan insentif dan promo dibandingkan potongan rendah tanpa jaminan order.

Selain itu, 81% driver menyatakan lebih mengutamakan stabilitas pendapatan harian daripada margin per order. Mereka memahami bahwa sebagian potongan komisi dikembalikan dalam bentuk promo pelanggan, insentif, diskon servis, paket data, hingga bantuan sembako.

“Survei Paramadina menegaskan bahwa bagi mayoritas driver, komisi bukan isu utama. Yang lebih penting adalah bagaimana aplikator menjaga stabilitas pendapatan melalui promo, insentif, dan fasilitas tambahan,” tambah Piter.

Namun, survei tersebut juga menemukan masih ada sebagian driver yang belum sepenuhnya memahami alur alokasi komisi, yang kerap memunculkan narasi tidak seimbang tentang aplikator “mengeksploitasi” driver.

“Dari dua survei ini bisa disimpulkan bahwa keadilan dalam ekosistem ride hailing bukan sekadar soal angka potongan, tapi bagaimana komisi itu dikelola dan dikembalikan menjadi manfaat nyata bagi para mitra,” ujarnya.

Piter juga mengingatkan bahwa aplikator menghadapi tantangan besar berupa biaya teknologi dan operasional yang tinggi, serta kompetisi antar platform yang makin ketat. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar tidak menghambat inovasi.

“Jika regulasi dibuat terlalu kaku, ruang inovasi bisa terhambat. Padahal, fleksibilitas sangat dibutuhkan di industri digital yang perubahannya cepat,” katanya.

Menurutnya, regulasi ideal adalah yang mampu menjadi pagar pengaman, menjamin keadilan dan perlindungan tanpa menghambat pertumbuhan. Terlalu banyak intervensi justru bisa berbalik merugikan driver dan konsumen, karena aplikator kehilangan ruang untuk berinovasi dan berinvestasi.

Industri digital Indonesia merupakan pilar ekonomi masa depan. Keberhasilan sektor ride hailing tidak lepas dari kontribusi jutaan driver yang menopang layanan ini. Karena itu, semua pihak aplikator, pemerintah, dan asosiasi pengemudi perlu membangun ekosistem yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

“Driver tidak sekadar menuntut potongan rendah, tapi menginginkan ekosistem yang stabil dan transparan. Mereka rela berbagi 20% selama aplikator memberi order stabil, promo efektif, dan perlindungan nyata,” tegas Piter.

Ia menutup dengan ajakan agar dialog antara aplikator, pemerintah, dan asosiasi driver tidak hanya dilakukan saat konflik muncul, tetapi juga secara proaktif untuk menyusun blueprint keberlanjutan ekosistem digital di Indonesia. (dbs)