Penurunan APBD Jabar Efisiensi Ketat Jadi Pilihan, DPRD Jabar Sesuaikan Target Pembangunan 2026 – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat kembali mengalami penyesuaian signifikan setelah pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengurangan transfer ke daerah. Penurunan ini memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD melakukan efisiensi belanja, pemangkasan operasional, dan peninjauan ulang program pembangunan untuk tahun anggaran 2026.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menjelaskan pada tahun anggaran sebelumnya, APBD Jawa Barat tercatat mencapai Rp37 triliun. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mekanisme transfer anggaran mengalami perubahan. Porsi yang awalnya 70 persen mengalir ke provinsi dan 30 persen ke kabupaten/kota kini disesuaikan menjadi 60 persen untuk provinsi dan 40 persen untuk daerah.

“Dampaknya, Jawa Barat kehilangan alokasi hingga Rp6 triliun dan menyebabkan APBD turun menjadi Rp31 triliun,” ujar Iswara dalam dialog bersama masyarakat di Gedung DPRD Jabar, Senin (27/10/2025).

Iswara mengungkapkan kondisi keuangan tersebut semakin tertekan setelah kebijakan tambahan dari Kementerian Keuangan mengurangi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

“Untuk Jawa Barat, pemangkasan TKD mencapai Rp2,458 triliun, sehingga APBD yang semula Rp31 triliun kembali tergerus menjadi Rp28 triliun,” jelasnya.

Menurut Iswara, perubahan drastis anggaran ini menuntut pemerintah daerah agar segera menyesuaikan rencana kerja dan target program pembangunan. Pembahasan anggaran di tingkat komisi serta Badan Anggaran DPRD sebelumnya masih menggunakan angka Rp31 triliun, sementara kondisi terbaru menunjukkan kebutuhan revisi menyeluruh terhadap dokumen dan perhitungan.

Dengan adanya perubahan tersebut, DPRD mengembalikan pembahasan ke Panitia Anggaran Pemerintah Daerah (PAPD) dan Sekretaris Daerah untuk melakukan penyesuaian.

“Seluruh satuan kerja perangkat daerah diminta meninjau ulang kebutuhan dan skala prioritas program agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal yang tersedia,” katanya.

Lebih lanjut, Iswara pun mengungkapkan efisiensi kemudian diberlakukan pada sejumlah pengeluaran. Belanja perjalanan dinas ke luar provinsi, konferensi, kunjungan kerja, serta pengeluaran konsumsi rapat dikurangi secara signifikan. Bahkan pembelian alat tulis kantor (ATK) hampir dihentikan sepenuhnya.

“Sebagai langkah mitigasi, semua dokumen rapat, rancangan peraturan daerah, dan rancangan anggaran dikirim dalam bentuk digital melalui perangkat telepon genggam untuk mengurangi biaya cetak,” ujar Iswara.

Iswara menegaskan langkah penghematan tersebut bukan berarti pemerintah daerah berhenti menjalankan program pembangunan. Sebaliknya, kebijakan ini dilakukan agar anggaran yang terbatas dapat diarahkan pada program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan akses pendidikan, penguatan fasilitas kesehatan, pemberdayaan Sekolah Rakyat, dan pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Iswara mengingatkan kabupaten/kota agar tidak terkejut apabila terjadi penurunan alokasi anggaran dari provinsi. Situasi keuangan negara saat ini sedang dalam tahap penataan, sehingga fleksibilitas daerah dalam mengelola keuangan menjadi kunci utama.

Iswara menegaskan komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab konstitusional setiap anggota DPRD. Aspirasi publik diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan di tengah dinamika fiskal yang cepat berubah.

Iswara berharap pemahaman masyarakat terhadap kondisi ini meningkat, sehingga dukungan terhadap efisiensi anggaran dapat berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat mendasar.

“Kondisi saat ini berbeda. Namun pemerintah pusat telah menyiapkan program prioritas yang tetap harus didukung. Kita perlu tertib dan fokus agar pembangunan berjalan,” ujarnya.

(dsn)