Pendamping Sanitasi Bersertifikat Wajib Ada di Setiap SPPG – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG — Kementerian Kesehatan RI mewajibkan keberadaan pendamping sanitasi bersertifikat di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah strategis untuk menjamin keamanan pangan siap saji bagi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Gerakan Pembinaan Laik Higiene Sanitasi (LHS) Nasional dan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji yang digelar di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (21/10).

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, menjelaskan bahwa tenaga ahli sanitasi lingkungan akan ditempatkan di setiap SPPG untuk memastikan kebersihan dapur dan keamanan makanan setiap hari.

“Setiap SPPG akan didampingi tenaga ahli sanitasi lingkungan yang bertugas mengawasi kebersihan dapur dan keamanan makanan,” ujar Benjamin.

Ia menyebutkan, peningkatan jumlah SPPG secara nasional dari 2.000 menjadi 9.000 unit dalam Program Makanan Bergizi (MBG) memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstandar. Untuk itu, Kemenkes memperkuat regulasi dan SOP dengan mewajibkan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Saat ini, sebanyak 428 SPPG telah memenuhi standar sertifikasi, sementara sekitar 3.500 lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Namun, Benjamin mengakui bahwa ketersediaan tenaga sanitasi masih menjadi kendala. Dari sekitar 10.000 puskesmas di Indonesia, baru sekitar 82–83 persen yang memiliki tenaga sanitasi.

“Kebijakan ini harus dijalankan secara bertahap dan proporsional,” ungkapnya.

Ia juga menekankan peran penting pemerintah daerah dalam memastikan SPPG memenuhi standar sanitasi. Dinas kesehatan daerah diberi kewenangan menunda operasional SPPG baru apabila belum memenuhi persyaratan.

“Kalau fasilitasnya belum layak, jangan dibuka dulu. Namun untuk yang sudah berjalan, harus terus kita dampingi dan tingkatkan kualitasnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Dadang Supriatna, menyampaikan bahwa program sertifikasi sanitasi pangan ini merupakan hasil kolaborasi antara AKKOPSI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Kesehatan.

“Program sertifikasi ini kita mulai dari Kabupaten Bandung. Hari ini, sekitar 7.000 peserta telah mengikuti pelatihan sebagai penjamah makanan di tiap SPPG,” kata Dadang.

Para peserta yang telah dilatih akan ditempatkan di SPPG yang sudah beroperasi. Sertifikasi akan diterbitkan setelah uji laboratorium dan penandatanganan Memorandum of Collaboration (MoC) dengan Dinas Kesehatan.

Dadang menegaskan bahwa SPPG harus menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pangan bergizi yang aman dan higienis.

“SPPG bukan sekadar dapur umum, tapi benteng pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Target kita adalah penyelenggaraan pangan tanpa kasus keracunan, zero accident,” ujarnya. (*/kus)