Pendaftaran calon dimulai 1 Mei 2023, mantan narapidana harus menunggu 5 tahun – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID Pendaftaran calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 akan dimulai pada 1 Mei mendatang. Prosedur ini berlangsung selama 14 hari, atau hingga 14 Mei 2024.

Pemerintah dan Komisi II DPR RI juga menyetujui dua rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran calon.

Dalam pembahasan beberapa hari lalu, salah satu kuncinya adalah kepastian penghitungan eks napi yang menghadapi hukuman lebih dari 5 tahun. Termasuk narapidana korupsi. Apakah ketentuan ini berlaku ketika seseorang berhenti menjalani hukuman sebelum atau sesudah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi mewajibkan mantan narapidana untuk istirahat selama lima tahun sebelum bisa mencalonkan diri. Oleh karena itu, putusan tersebut terkesan memberatkan sejumlah caleg yang sedang mempersiapkan diri, namun harus mundur akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Presiden KPU RI Hasyim Asyari menegaskan, putusan MK sah untuk seluruhnya. Terlepas dari tahun berapa pembaca dibebaskan dari penjara. Dari sudut pandang hukum, keputusan bersifat deklaratif. Terlepas dari keputusan baru yang akan dikeluarkan tahun ini, itu dianggap berlaku sejak konstitusi ditulis. Pasalnya, putusan tersebut berdasarkan pada batu uji UUD 1945.

“Jadi, apakah orang yang masuk bangunan itu memenuhi syarat atau tidak, misalnya soal jangka waktu 5 tahun yang (dianggap sah) dari penulisan konstitusi, bukan dari pembacaan putusan,” ujarnya. dikatakan.

Pendapat itu, lanjutnya, berdasarkan pengalaman lima tahun lalu dalam kasus penetapan pelarangan anggota partai politik mencalonkan diri sebagai DPD. Saat itu, meski ada calon yang lolos, begitu ada keputusan MK, otomatis batal. “Karena putusan (deklaratif) MK (dianggap) sudah ada sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan MK dibacakan,” ujar Hasyim.

Dalam pembahasan itu, anggota Komisi II DPR juga mempertanyakan ketentuan lain dalam rancangan peraturan KPU. Khususnya kewajiban melampirkan surat keterangan pengadilan sebagai bukti tidak dilakukannya suatu tindak pidana.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kondisi tersebut cukup pelik. Karena semua caleg juga harus mengajukan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ke kepolisian melalui proses pengadilan. Nah, memproses kedua dokumen tersebut dinilai tidak efisien. Dia juga berharap surat pengadilan hanya diperlukan untuk mantan narapidana.

“Kalau belum pernah dipidana, ya hanya keterangan (orangnya) saja,” ujarnya.

Namun, KPU tetap teguh. Persyaratan sertifikasi pengadilan tetap wajib. Hal ini karena kebijakan didasarkan pada logika hukum dasar. Siapa pun yang mengklaim tidak memiliki catatan kriminal harus membuktikannya. Nah, pernyataan dari pengadilan adalah bukti yang relevan. (far/c6/hud/jawapos.com)