Pemprov Jabar Tegas Anulir Kelulusan Peserta Didik Baru yang Curang – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang transparan dan bebas kecurangan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menekankan bahwa kelulusan peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan akan dibatalkan, meskipun sudah diumumkan.

“Walau sudah diumumkan (PPDB) saya minta jika ada yang melanggar aturan maka kelulusannya dianulir (tidak sah),” kata Bey ditulis Minggu (23/6/2024).

Baca Juga : Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu Bubarkan Acara Jambore Yamaha RK King Club Cimahi II Karena Resahkan Warga

Langkah tegas ini merupakan respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan manipulasi data dalam proses seleksi PPDB.

Dia memerintahkan Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti setiap temuan kecurangan atau data yang tidak wajar.

Salah satu kasus yang kini tengah ditangani adalah penyelidikan ulang terhadap data domisili calon peserta di sebuah sekolah, yang sidang plenonya diulang untuk memastikan keabsahan data.

Baca Juga : Duet Artis Raffi Ahmad dan Jeje Isyaratkan Maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat

“Adanya permintaan dari masyarakat dan lembaga independen terkait audit proses PPDB menunjukkan tingginya kepedulian terhadap transparansi. Ombudsman, BPKP, dan Inspektorat ikut terjun mengawasi proses seleksi ini,” ungkapnya.

“Selama ada bukti, kenapa tidak? Ombudsman juga ikut mengawasi, karena jika kami di audit, akan seperti apa auditnya,” sambungnya.

Dia pun menjelaskan bahwa pengumuman hasil PPDB yang dilakukan pada malam hari disebabkan oleh proses verifikasi yang terus dilakukan oleh panitia untuk memastikan kejujuran data yang diberikan oleh calon peserta.

Baca Juga : Kenapa Ada RALB Sepihak? Bapak Ibu Sepuh Anggota KSP-Melania Credit Union Lakukan Aksi Damai : “Kembalikan Uang Kami”

“Karena itu semua dicek, kenapa pengumuman sampai malam? Karena terus verifikasi dilakukan. Itu karena dinamika di lapangan, daripada kita umumkan cepat karena masih ada proses verifikasi,” jelasnya. (rup)