Pembangunan Kolam Retensi Terkendala Lahan dan Status PSU di Bandung – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menghadapi tantangan dalam upaya mengendalikan banjir melalui pembangunan kolam retensi. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan kendala utama proyek tersebut terletak pada keterbatasan lahan dan belum tuntasnya status Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di sejumlah kawasan perumahan.

Farhan menyampaikan lahan untuk pembangunan kolam retensi di Kota Bandung tergolong sangat terbatas. Dari sejumlah titik yang telah diidentifikasi, sebagian besar masih terkendala status hukum lahan dan kesepakatan antarwarga yang belum terselesaikan. Kondisi ini membuat rencana pembangunan harus menunggu proses penyelesaian administratif sebelum bisa dilaksanakan.

“Kolam retensi itu problemnya adalah lahan kita sedikit sekali,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (28/10/2025).

Farhan mencontohkan kasus di kawasan Perumahan Cempaka Arum, di mana pembangunan kolam retensi terpaksa tertunda karena PSU di kawasan tersebut belum diserahkan kepada pemerintah.

Menurut Farhan, proses penyerahan PSU tersebut terhambat oleh kesepakatan warga yang belum mencapai titik temu. Akibatnya, Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan penuh untuk memanfaatkan lahan yang semestinya dapat digunakan sebagai area penampungan air.

“Kemarin saya ke Cempaka Arum. Kolam retensi di sana tidak bisa dibangun karena PSU-nya belum selesai. PSU belum selesai karena terkunci oleh kesepakatan warga,” ungkapnya.

Farhan menuturkan pihaknya kini fokus menyelesaikan satu per satu persoalan lahan secara langsung di lapangan. Pendekatan yang dilakukan tidak sekadar administratif, tetapi juga melalui mediasi sosial agar warga memahami urgensi pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari mitigasi banjir kota.

“Semalam saya urai dulu kesepakatan warga. Setelah tercapai, baru diurus penyerahan PSU-nya. Ketika PSU sudah diserahkan, baru kita bisa membangun kolam retensi di jalur hijau perumahan tersebut,” jelas Farhan.

Farhan menambahkan penanganan masalah lahan tidak dapat dilakukan secara cepat karena setiap titik memiliki karakteristik dan persoalan hukum yang berbeda. Bahkan, satu masalah lahan bisa memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan secara tuntas.

“Masalah lahan di Kota Bandung sedang kita bereskan satu per satu. Tidak sederhana, karena satu masalah saja bisa memakan waktu untuk diselesaikan,” ucapnya.

Meski dihadapkan pada berbagai hambatan, Farhan memastikan Pemkot Bandung tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi genangan dan banjir di wilayah perkotaan.

Farhan menilai keberadaan kolam retensi sangat penting dalam menjaga stabilitas tata air dan kapasitas drainase perkotaan yang kini mulai terbebani akibat pertumbuhan permukiman dan perubahan tata ruang.

Farhan juga menegaskan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar persoalan lahan dan PSU tidak lagi menjadi penghambat utama. Pemerintah berupaya mempercepat proses penyerahan PSU dari pihak pengembang kepada pemerintah agar aset publik dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Dengan penyerahan lahan yang jelas, kami bisa langsung bergerak. Setiap kolam retensi yang terbangun akan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di Kota Bandung,” ujarnya.

Pemkot Bandung menargetkan agar penyelesaian persoalan lahan dapat dilakukan secara simultan di beberapa titik prioritas, termasuk kawasan permukiman padat dan daerah rawan banjir.

Farhan menilai keberhasilan pembangunan kolam retensi akan menjadi tolak ukur efektivitas program pengendalian banjir berbasis lingkungan dan kolaboratif, yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.(dsn)