Meski Dana TKD Terpangkas, Bupati Bandung Tetap Lanjutkan Insentif Guru Ngaji – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG — Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), memastikan, program insentif untuk guru ngaji tetap akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2026, meski alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas hampir Rp1 triliun.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kang DS saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-10 Tingkat Kabupaten Bandung yang digelar di Lapang Upakarti, Soreang, pada Rabu (22/10/2025).

“Walaupun dana TKD mengalami pemangkasan yang signifikan, kami tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk insentif bagi guru ngaji. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial kami terhadap pendidikan keagamaan,” ujar Kang DS.

Bupati Bandung tersebut menekankan, sektor keagamaan, terutama pesantren dan madrasah, merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, perhatian pemerintah daerah terhadap sektor ini tidak boleh berkurang meskipun kondisi fiskal yang ada cukup menantang.

Selain insentif guru ngaji, Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus mengimplementasikan berbagai program pendukung lembaga keagamaan. Di antaranya, hibah untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah serta sertifikasi lahan gratis untuk masjid dan pondok pesantren.

Kang DS menjelaskan, kolaborasi dengan berbagai lembaga terus diperkuat, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan dilakukan secara legal, aman, dan sesuai standar bangunan yang layak.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, kita harus mampu berinovasi tanpa mengorbankan program prioritas masyarakat. Kuncinya adalah efisiensi dan kreativitas dalam pengelolaan anggaran,” tambah Kang DS.

Ia juga mengajak para santri, kiai, dan pengasuh pesantren untuk terus mendukung langkah Pemkab Bandung dalam memperkuat kebijakan berbasis keumatan.

“Dengan dukungan pesantren dan masyarakat, kami optimistis program-program ini akan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin sempit,” pungkasnya. (*/kus)