Layanan Pemkot Bandung Tetap Berjalan Normal, ASN Wajib Taat Hukum, Publik Diharap Tak Berspekulasi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja profesional di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di lingkungan Pemkot. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menegaskan seluruh ASN wajib mematuhi aturan dan bersikap kooperatif terhadap proses pemeriksaan hukum yang tengah berjalan.

“Sebagai ASN, kami wajib mengikuti aturan. Kalau ada panggilan atau proses hukum, wajib kita taati. Itu bagian dari tanggung jawab sebagai petugas pemerintah,” ujar Iskandar di Balai Kota Bandung, Senin (3/11/2025).

Iskandar menegaskan pemanggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung terhadap sejumlah pejabat Pemkot masih dalam kapasitas sebagai saksi. Ia meminta publik tidak berspekulasi dan tetap menilai proses tersebut secara proporsional.

“Saksi itu bagian dari panggilan hukum, bukan berarti bersalah. Jadi harus disikapi secara wajar. Sampai sekarang masih tahap pemeriksaan, belum ada penetapan apa pun,” jelasnya.

Menurut Iskandar, hingga saat ini tercatat delapan pejabat Pemkot Bandung yang telah dipanggil oleh penyidik. Mereka terdiri dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, dan kepala bidang.

“Dari informasi yang saya terima, para OPD tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas. Artinya, masih dalam koridor administratif,” ucapnya.

Menjawab pertanyaan terkait pendampingan hukum terhadap pejabat yang dipanggil, Iskandar menyebutkan hingga kini belum ada pendampingan khusus karena proses pemeriksaan masih pada tahap awal.

“Pendampingan belum dilakukan karena belum ada kejelasan detail pemeriksaan. Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Iskandar menambahkan Pemkot Bandung tidak ingin reaktif menghadapi situasi ini. Seluruh ASN diminta tetap tenang dan fokus pada tugas pelayanan publik.

“Kami arahkan semua yang dipanggil agar memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jangan ditanggapi secara berlebihan, karena semua masih dalam koridor hukum,” ujarnya.

Lebih jauh, Iskandar mengonfirmasi aparat penegak hukum sempat melakukan penggeledahan di dua dinas, yakni Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) serta Dinas Perhubungan (Dishub). Kedua dinas tersebut disebut berkaitan dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan penyidik.

“Ya, dua dinas itu memang didatangi petugas. Tapi sejauh ini, prosesnya berjalan normal dan seluruh pihak kooperatif. Kalau ingin tahu detailnya, silakan konfirmasi langsung ke pihak yang berwenang,” katanya.

Di tengah kondisi dinamis yang dihadapi Pemkot Bandung, Iskandar memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal. Bahkan, ia menekankan agar seluruh perangkat daerah justru meningkatkan kinerja menghadapi situasi yang ada.

“Layanan kebersihan, penanganan pohon tumbang, jalan rusak, hingga penanganan cuaca ekstrem harus tetap optimal. Masyarakat tidak boleh terganggu dengan situasi yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Iskandar menambahkan profesionalitas dan tanggung jawab ASN dalam melayani masyarakat menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

“Apa pun situasinya, pelayanan publik tidak boleh berhenti. Itu komitmen kami,” ujar Iskandar.(dsn)