Kuota RMP Disiapkan untuk Siswa Swasta, Pemkot Bandung Pastikan Pendidikan Inklusif – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh warganya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendukung kebijakan sekolah swasta gratis, Pemkot Bandung kini mengarahkan alokasi utama bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) kepada siswa SD dan SMP yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengungkapkan langkah ini menjadi solusi konkret untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“SD dan SMP negeri sudah gratis. Maka kami ingin memastikan anak-anak yang sekolah di swasta pun bisa merasakan bantuan yang sama melalui skema RMP,” ujar Erwin di Jl. Taman Pramuka, Kota Bandung, Rabu (16/7/2025).

Ia menjelaskan hingga pertengahan 2025, terdapat sekitar 13.500 kuota RMP yang akan difokuskan untuk siswa swasta, mengingat kebutuhan mereka masih sangat tinggi. Selain bersumber dari APBD, Pemkot Bandung juga menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat pembiayaan bantuan ini.

Tak hanya berhenti di anggaran, ia menambahkan Pemkot Bandung juga merancang sistem distribusi bantuan yang lebih transparan dan selektif. Menurut Erwin, proses pengajuan dimulai dari pengantar RT/RW, diverifikasi di kelurahan, dan diteruskan ke Dinas Sosial (Dinsos).

Nantinya, ia pun menjelaskan Dinsos akan merujuk pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau Data Sen yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengganti DTKS. Siswa yang terdaftar dalam salah satu basis data tersebut dipastikan akan mendapat bantuan pendidikan secara otomatis.

“Selama nama mereka terdaftar dalam DTKS atau Data Sen, maka biaya sekolah akan digratiskan,” jelas Erwin.

Namun demikian, ia menegaskan Pemkot Bandung tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi namun belum masuk ke dalam data DTKS atau Data Sen. Untuk itu, Pemkot juga menyiapkan skema bantuan tambahan bagi kelompok ini agar tidak tertinggal dalam mengakses pendidikan.

“Masih banyak warga Bandung yang hidupnya susah, tapi tidak masuk DTKS. Mereka juga berhak dibantu agar anak-anaknya tidak putus sekolah,” tegasnya.(dsn/mg2)