Kumpulkan Kepala Daerah di Wilayah Bandung Raya, KDM Ingatkan Pentingnya Ruang Terbuka Hijau – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Kepala daerah di wilayah Bandung Raya diminta untuk menjaga dan menambah ruang terbuka hijau. Pendekatan tata Kelola lingkungan dinilai penting dalam hal mitigasi jangka panjang maupun penanganan banjir.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Para kepala daerah di Kawasan Bandung Raya harus memahami tingkat kerentanan bencana alam seperti banjir atau longsor hingga potensi pergeseran Sesar Lembang. “Kita semua memahami bahwa daerah-daerah ini punya risiko alam yang besar. Karena itu ruang terbuka hijau harus dijaga, jangan terus dipersempit,” ujarnya, Selasa.

Salah satu keputusan penting dalam rakor tersebut adalah penundaan sementara seluruh proses perizinan pembangunan perumahan. Baik izin yang sedang diproses maupun yang telah terbit akan dievaluasi kembali melalui peninjauan tata ruang.

Langkah ini diambil agar pembangunan tidak menambah beban lingkungan di masa mendatang. Menurut dia, tidak ada artinya membahas penanganan banjir setiap tahun jika rawa, sawah, dan kawasan hijau tidak dijaga. “Kalau tidak dihentikan, Bandung bisa tenggelam. Harus ada perubahan tata ruang mulai sekarang,” tegas Dedi.

Rakor juga membahas aktivitas perkebunan sayuran di lahan-lahan berlereng curam yang rentan longsor. Ke depan, Pemprov berencana mengalihkan penggunaan lahan tersebut menjadi tanaman keras yang lebih kuat menahan tanah. Para petani yang terdampak akan tetap dilibatkan melalui skema pemberdayaan.

Konsep rehabilitasi lahan ini akan diterapkan tidak hanya di kawasan sekitar Bandung Raya, tetapi juga wilayah dataran tinggi lain seperti Bogor, Cianjur, dan Garut. Dedi menekankan bahwa hubungan ekosistem antarwilayah sangat erat. “Kami tidak ingin petani kehilangan penghasilannya. Mereka akan direkrut untuk menanami komoditas yang lebih aman secara ekologis, seperti kopi, teh, jengkol, kina, dan tanaman keras lainnya,” kata Dedi.

“Kota Bandung itu sangat tergantung pada kondisi Bandung Barat. Kalau kawasan hulunya rusak, yang terdampak pertama ya Kota Bandung,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut juga disorot pentingnya syarat tambahan bagi para pengembang perumahan. Dedi mencontohkan regulasi di Kabupaten Bandung yang mewajibkan penyediaan sumur atau embung kecil sebagai penampung air. Selain itu, pemerintah juga meminta PTPN segera berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian administrasi lahan yang izinnya telah habis agar tidak menjadi area rawan okupasi liar.

Dedi menegaskan bahwa fokus Pemprov Jabar bukan pada aspek kepemilikan lahan PTPN, melainkan pada fungsi ekologis yang harus dipertahankan. Di sisi lain, Pemprov Jabar dijadwalkan menggelar evaluasi tata ruang bersama Kementerian ATR pada 18 Desember mendatang untuk menindaklanjuti keputusan rakor tersebut. “Bagi kami, siapa yang memegang tanah itu urusan administrasi pertanahan. Yang penting fungsinya tidak berubah. Lahan itu harus tetap jadi hutan atau kebun teh. Itu konsentrasi kami,” jelasnya.