Komisi B DPRD Desak Pemkab Tuntaskan Masalah Gaji Karyawan PT BDS yang Tak Dibayar – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG — Komisi B DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung segera menyelesaikan persoalan pembayaran gaji karyawan PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang belum dibayarkan sejak Januari 2025.

Sekretaris Komisi B, Dadang Suryana, menilai keterlambatan pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk kelalaian serius yang tidak hanya merugikan pekerja, tapi juga mencoreng citra pemerintah daerah sebagai pemilik saham mayoritas di PT BDS.

“Ini sudah menyangkut hak dasar pekerja. Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemegang saham mayoritas harus segera ambil sikap tegas terhadap direksi PT BDS,” tegas Dadang, Jumat (25/7).

Ia juga menyampaikan kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD untuk menyelidiki lebih dalam persoalan internal di tubuh BUMD tersebut.

“Komisi B, menurutnya, akan mengawal proses penyelesaian secara menyeluruh,” ujar dia.

Dalam audiensi tersebut, para pekerja menyampaikan bahwa mereka belum menerima gaji sejak Januari 2025.

“Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan THR, uang kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan tidak bisa mengakses BPJS karena perusahaan menunggak pembayaran iuran,” ungkapnya.

Kuasa hukum pekerja, Ucok Silalahi menegaskan, pihak perusahaan tidak menunjukkan itikad baik, bahkan selalu mangkir dari panggilan mediasi tripartit di Dinas Ketenagakerjaan.

“Kantor PT BDS sudah tutup. Kami kesulitan menghubungi direksi. Para pekerja tidak tahu harus mengadu ke mana lagi,” kata Ucok.

Ucok menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk gugatan perdata dan pelaporan pidana atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia juga mendesak DPRD ikut serta mendorong proses hukum agar berjalan cepat dan adil.

“Ini bukan hanya soal manajemen yang tidak becus, tapi potensi pelanggaran hukum yang sistematis. Pekerja berbulan-bulan hidup tanpa kepastian, tanpa penghasilan, dan tanpa perlindungan sosial,” jelasnya.

Ia berharap dukungan DPRD tak berhenti di audiensi, tetapi benar-benar menjadi langkah konkret agar pemerintah daerah tidak lepas tangan.

“DPRD adalah representasi rakyat, maka kami berharap Komisi B bisa terus menekan eksekutif untuk bertindak,” tutup Ucok. (kus)