Kecukupan tutupan hutan setiap DAS harus 30 persen dari luasnya – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Mempertahankan tutupan hutan yang cukup untuk setiap cekungan (DAS) untuk mengoptimalkan manfaat lingkungan, ekologi, sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat minimal 30% dari luas cekungan dan/atau pulau dengan distribusi yang proporsional sangat penting.

Karena menyangkut mata pencaharian masyarakat. Hutan tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, terutama yang tinggal di sekitarnya, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati, termasuk penyediaan jasa ekologi bagi pesisir dan kota-kota besar.

Pakar kehutanan Haryadi Himawan mengingatkan, tutupan hutan di Pulau Jawa sangat kritis, karena hutan negara hanya 16,7 persen dari luas pulau, namun jika ditambahkan dengan hutan hak sekitar 20 persen.

“Ini sudah mendekati lampu merah untuk Pulau Jawa,” kata Haryadi di Sekolah Pascasarjana Unpad di Bandung, Selasa malam.

Karena kritisnya tutupan hutan di Pulau Jawa, hal ini juga akan berdampak pada permasalahan pembangunan nasional selanjutnya, kata Haryadi yang merupakan Senior Maintenance Associate.

“Sebagai solusinya, pemerintah harus mampu membangun jaringan, bukan hanya sebagai kontraktor, tapi membangun jaringan untuk mengatasi krisis lingkungan,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Direktur Instiper Yogyakarta Oil Palm Science Center Agus Setyarso yang mengatakan dengan tutupan hutan kritis, berarti pembangunan berkelanjutan juga penting.

“Saat ini dapat dikatakan bahwa ketika daya dukung lingkungan kritis, pembangunan nasional atau daerah kita tidak berkelanjutan, yang sulit karena banyak aspek yang akan terpengaruh,” katanya.

Namun, kata Agus, beberapa daerah telah merespon kekritisan tersebut, seperti Kabupaten Bandung, di mana berdasarkan laporan lapangan tahun 2021, terdapat tim khusus untuk percepatan pengembangan dan pengelolaan DAS mikro dan DAS terpadu berbasis desa. demarkasi.

“Indikatornya adalah limpasan, kualitas air, keanekaragaman hayati, limbah, komunitas/masyarakat, bukan penebangan, terutama di kawasan lindung dalam hal pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Bandung kini giat mengimbau masyarakat untuk menanam pohon setelah wilayahnya dilanda banjir terus menerus.

“Namun upaya tersebut harus didukung atas dasar kesejahteraan dan atas dasar keyakinan (agama),” ujarnya.

Solusinya, program tersebut harus dilaksanakan secara bertahap dan tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat. “Dan untuk masalah pembiayaan masyarakat dalam perlindungan lingkungan, salah satu solusinya adalah pembiayaan yang dapat diminta dari perusahaan sebagai bagian dari pengelolaan DAS, serta transaksi hulu dan hilir, seperti pembiayaan sumber daya air hilir untuk melestarikan daerah hulu,” ujarnya.

(dbs)