Kasus TPPO Harus Diselesaikan dengan Pembenahan di Berbagai Sektor – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bisa dihilangkan dengan pembenahan holistik. Selain peningkatan pengetahuan masyarakat, pemerintah harus bisa memberikan layanan yang jelas mengenai kepastian peluang kerja.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani usai memberikan sosialisasi mengenai TPPO kepada kelompok anak muda di Kantor PKS Kota Bandung, Kamis (19/12). Menurut dia, penyebab utama tren ini adalah faktor ekonomi yang memaksa masyarakat mengambil peluang kerja tanpa mempertimbangkan risiko.

“Setelah pandemi, kita melihat tren trafficking ini meningkat karena alasan klasik, yaitu ekonomi. Banyak orang tergiur tawaran kerja di luar negeri melalui media sosial tanpa literasi dan persiapan yang memadai,” ungkap Netty.

Salah satu kasus yang mencuat adalah seorang warga Cianjur pada 2023, yang awalnya bekerja secara legal namun kemudian menjadi pekerja illegal di Dubai. Bahkan, anak korban sampai membuat konten di media sosial untuk meminta bantuan kepada Kapolri.

Selain itu, kasus mahasiswa yang menjadi korban trafficking di Jerman melalui jalur magang serta operator judi online di Kamboja juga menjadi perhatian serius. Mereka berangkat dengan niat bekerja, tapi akhirnya terjebak dalam tindak kriminal.

Ia menekankan pentingnya literasi masyarakat terkait prosedur bekerja ke luar negeri. Menurutnya, masyarakat harus memastikan perusahaan yang memberi kerja tercatat di lembaga penyalur tenaga kerja yang memiliki reputasi baik..

Netty mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan memperbanyak skema kerja sama antar pemerintah (G2G) yang lebih aman. Selain itu, revisi kurikulum pendidikan juga dianggap penting untuk menyesuaikan keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

“Harus ada kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan. Jangan sampai kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” tegas Netty.

Sebagai langkah konkret, Netty juga meminta reformasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Ia mengkritik alat-alat dan metode pelatihan yang sudah usang, sehingga lulusan BLK kesulitan bersaing di pasar kerja. “BLK harus mampu melahirkan tenaga kerja yang layak direkrut oleh dunia industri,” ujarnya.

Netty menilai, solusi masalah trafficking tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran sosial dalam mengenali dan mencegah praktik trafficking. “Kesadaran masyarakat sangat penting. Kalau ada yang merekrut orang tanpa surat izin, itu harus dicurigai,” katanya.

Ia juga menyinggung perlunya pengawasan ketat di wilayah perbatasan, yang sering menjadi pintu penyelundupan korban trafficking. “Pintu perbatasan itu lokasi rawan. Kita butuh kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk melindungi warga kita,” tutup Netty.

Dengan adanya langkah kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, Netty berharap angka kasus trafficking dapat ditekan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri lebih terlindungi. (pra)