Bom Waktu itu Akhirnya Meledak, Tata Ruang Semrawut Picu Krisis Ekologis, Korban Meninggal Sudah Mencapai 18 Orang – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, DENPASAR- Dampak banjir dahsyat di Bali begitu luas.

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi terakhir pasar Badung yang terimbas terjangan banjir, Jumat (12/9/2025). FOTO: ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI. Sementara foto atas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Posko Pengungsi di Banjar Tohpati dan Banjar Sedana Mertha, Bali, Jumat (12/9/2025) Foto : Dok. Setwapres

Tak hanya memakan korban jiwa dan membuat banyak warga Bali terdampak, bencana ekstrem itu juga menimbulkan kerugian sangat besar.

Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal akibat banjir di Bali mencapai 18 orang.

Terbanyak di Kota Denpasar sebanyak 12 orang.

Lalu di Kabupaten Jembrana (2 orang), Kabupaten Gianyar (3 orang), dan Kabupaten Badung (1 orang).

Sementara itu, dua korban lain masih dalam pencarian.

Kerugian infrastruktur juga besar.

Berdasarkan perkiraan sementara BPBD Bali, sedikitnya ada 154 unit bangunan rusak dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 29 miliar. Itu masih perhitungan sementara.
Hingga kemarin (12/9), total terdapat 562 warga yang mengungsi akibat banjir yang melanda lebih dari 120 titik di Bali. Kota Denpasar menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 81 titik banjir. Selain itu, longsor dilaporkan terjadi di 18 titik, terutama di Karangasem, Gianyar, dan Badung.

Terlepas dari besarnya dampak serta proses rehabilitasi bencana yang masih berlangsung hingga kemarin (12/9), banjir besar di Bali seakan menjadi bukti bahwa ”bom waktu” yang sudah lama jadi sorotan akhirnya meledak, yakni kondisi ekologi di Bali.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menyoroti maraknya alih fungsi lahan di Bali sebagai faktor utama penyebab banjir di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

”Degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian menjadi bangunan, adalah pemicu awal dari rentannya Bali terhadap bencana saat ini,” ujar Direktur WALHI Bali Made Krisna Dinata saat diwawancarai Radar Bali Grup Jawa Pos, kemarin (12/9).

Menurutnya, perubahan tata guna lahan secara masif, khususnya di kawasan metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), telah menyebabkan penyusutan signifikan terhadap luas lahan pertanian.

Berdasarkan pemantauan WALHI Bali dari 2018 hingga 2023, terjadi penurunan lahan sawah yang mencolok. Kota Denpasar mengalami penurunan 784,67 hektare atau sekitar 6,23 persen dari luas wilayah.
Di Kabupaten Badung, lahan sawah berkurang 1.099,67 hektare, di Gianyar menyusut 1.276,97 hektare. Sedangkan penyusutan terbesar terjadi di Kabupaten Tabanan, mencapai 2.676,61 hektare.
Krisna menambahkan, hilangnya lahan pertanian juga berdampak langsung terhadap sistem irigasi tradisional Bali, yakni Subak. ”Dan akibatnya, timbul banjir seperti yang kita lihat sekarang,” tegasnya.
Menanggapi situasi ini, WALHI Bali mendesak pemerintah melakukan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata, khususnya di kawasan Sarbagita. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang harus diperkuat.

Banjir Terparah

Pengamat tata ruang I Made Iwan Dewantama menyebut banjir besar di Bali merupakan akumulasi dari berbagai persoalan tata kelola ruang dan lingkungan yang diabaikan sejak lama.
Dalam wawancara dengan Radar Bali Grup Jawa Pos kemarin, Iwan menyebut fenomena land subsidence atau penurunan muka tanah sebagai salah satu faktor penting yang patut diperhatikan. ”Fenomena ini bukan sekadar dugaan, melainkan telah dibuktikan secara ilmiah,” katanya.
Dia merujuk pada riset yang dilakukan oleh Prof. Sunarta bersama timnya pada 2021–2022 yang memperkuat temuan IDEP pada 2018. Dalam riset itu disebutkan, lima kabupaten sudah mengalami intrusi air laut.
Iwan menyebut, intrusi air laut dan penurunan muka tanah adalah peringatan serius bahwa tanah di wilayah pesisir Bali, terutama mengalami tekanan ekologis tinggi akibat eksploitasi air tanah dan alih fungsi lahan.

Dia menambahkan, banjir besar tersebut merupakan buah dari akumulasi buruknya pengelolaan ruang di kawasan kota, terutama akibat masifnya alih fungsi lahan dan tidak adanya pengendalian terhadap pembangunan di sekitar daerah aliran sungai.

Kritik keras juga disampaikan terhadap sistem OSS (Online Single Submission) yang menurutnya memperparah kerusakan tata ruang karena membuat izin pembangunan semakin mudah tanpa kontrol dari pemerintah daerah. Ia menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai “Undang-Undang Cilaka” yang telah menjadi pintu masuk kerusakan lingkungan di Bali.

Kunjungan Wapres

Di bagian lain, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi pengungsi korban banjir di Posko Bencana Polsek Denpasar Timur, Banjar Tohpati, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, kemarin (12/9) pagi.

Dalam kunjungan itu, Gibran menyerahkan bantuan sekaligus menerima sejumlah keluhan dari warga. Salah satunya warga Ida Ayu Suryawati. ”Saya tinggal di toko di Tohpati bersama anak-anak. Tidak punya rumah. Jam tiga pagi air sudah tinggi. Saya hanya menyelamatkan anak-anak. Yang lainnya (barang dagangan) sudah tenggelam,” ujar Ida Ayu dengan suara bergetar.

Selain itu, sejumlah pengungsi lain juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah tidak hanya hadir saat bencana, tetapi juga segera memperbaiki infrastruktur pencegah banjir.

Menanggapi aduan tersebut, Gibran menyatakan bahwa seluruh keluhan akan ditindaklanjuti secara sistematis oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Perkembangan Status Darurat

Kemarin (12/9), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kembali meninjau dua lokasi pos pengungsian bagi warga terdampak banjir di Kota Denpasar. ”Berdasarkan pantauan tim BNPB di wilayah-wilayah terdampak, secara umum banjir mulai surut,” katanya.
Saat ini, fokus tim BNPB adalah mencari korban yang masih hilang, membersihkan sisa material, serta menyedot genangan air di Basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya.

Di sisi lain, sejauh ini kondisi di wilayah-wilayah terdampak sudah membaik. Karena itu, status tanggap darurat yang awalnya diusulkan 14 hari, dipercepat menjadi 7 hari.

Sementara itu, pencarian korban hilang hingga kini masih terus dilakukan. Sedikitnya ada 125 personel yang dikerahkan di lokasi-lokasi yang diduga terdapat korban dilaporkan hilang.

Sedangkan terkait kebutuhan para pengungsi, BNPB memastikan semua akan diupayakan. “Seluruh kebutuhan dari mulai pakaian untuk pria dan wanita akan kita berikan,” kata Suharyanto. (ara/dri/idr/ris)

Live Update