Bentuk Pansus Angket, Selidiki Penyalahgunaan Kuota Haji – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – DPR RI akhirnya mengesahkan pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket pengawasan ibadah haji dalam rapat paripurna di komplek parlemen, Senayan kemarin (9/7/2024).

Pansus dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kuota haji 2024.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang memimpin rapat paripurna mengatakan, sudah ada 30 anggota dewan yang masuk dalam pansus hak angket haji.

Baca Juga : Pengamat Prediksi Kebebasan Pegi Setiawan Sejak Awal Ditetapkan Jadi Tersangka

Mereka sudah menandatangani persetujuan pembentukan pansus hak angket.

Muhaimin pun meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir untuk pengesahan pembentukan pansus hak angket.

“Apakah pembentukan dan susunan keanggotaan pansus angket pengawasan haji yang diusulkan bisa kita setujui?” tanya Muhaimin.

Baca Juga : Diisukan Maju Pilgub Jabar Bersama Bima Arya, Dedi Mulyadi Buka Suara

Para anggota DPR RI yang hadir serentak menyetujui pengesahan pembentukan pansus hak angket.

“Setuju,” teriak mereka.

Muhaimin akhirnya mengetok palu sebagai tanda pengesahan pansus. Dengan persetujuan itu, maka pansus hak angket bisa mulai bekerja.

Baca Juga : Warga Blanakan Subang Digegerkan dengan Temuan Mayat Ngambang di Sungai

Menurut dia, 30 anggota yang masuk pansus berasal dari sembilan fraksi di DPR. Rinciannya, PDI Perjuangan (PDIP) 7 orang, Partai Golkar 4 orang,

Gerindra 4 orang, Nasdem 3 orang, PKB 3 orang, Demokrat 3 orang, PKS 3 orang, PAN 2 orang, dan Fraksi PPP satu orang. Dari 30 anggota dewan, kata Muhaimin, ada 9 orang ditunjuk sebagai juru bicara pansus.

Ketua Umum PKB itu menegaskan, persoalan yang akan menjadi sasaran penyelidikan adalah pengalihan visa haji reguler ke haji khusus.

“Yang sangat fatal adalah penggunaan visa haji reguler. Visa itu tidak sepenuhnya diberikan kepada yang sudah mengantre tahunan, tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal,” papar Muhaimin usai rapat paripurna

Politisi asal Jombang itu mengatakan, pansus hak angket bertujuan agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalahgunaan kebijakan yang merugikan jemaah. Harus diantisipasi agar penyelewengan tidak terjadi di masa mendatang.

Jadi, lanjut Muhaimin, yang akan menjadi fokus penyelidikan adalah manajemen yang merugikan jemaah reguler.

“Kerugian tersebut bersifat material, antrean panjang puluhan tahun, dan kerugian pelayanan,” terang mantan Cawapres 2024 itu.

Dia menambahkan, pansus akan bekerja keras untuk melakukan penyelidikan. Bahkan, dalam masa reses, pansus akan tetap bekerja.

Walaupun waktu yang dimiliki cukup singkat, Muhaimin yakin pansus akan memberikan hasil yang baik.

Sementara itu Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak banyak komentar mengenai pembentukan Pansus Haji oleh DPR. Dia mengatakan siap mengikuti seluruh proses, yang nantinya akan dilaksanakan oleh pansus tersebut.

“Itu (pansus) proses yang disiapkan konstitusi kan, jadi kita ikutin saja,” kata Yaqut di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemarin (9/7/2024).

Yaqut mengatakan sebagai unsur pemerintah, akan siap mengikuti rapat-rapat oleh Pansus Haji DPR. Termasuk menyampaikan laporan penyelenggaraan haji 2024 secara menyeluruh.

Dia mengatakan laporan penyelenggaraan haji adalah hal yang rutin dilakukan tiap tahun.

Namun dia menegaskan bahwa proses penyelenggaraan haji saat ini masih berlangsung.

Khususnya pelayanan pemulangan jemaah, yang saat ini terkonsentrasi di Madinah. “Ini masa operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024. Jadi masih berlangsung nih haji,” tuturnya.

Untuk itu Yaqut menegaskan belum bisa komentar lebih jauh soal evaluasi haji. Sejauh ini, lanjut Menag, ia menilai penyelenggaraan ibadah haji telah berlangsung dengan lancar. Menurut dia kalau ada kekurangan sana sini masih bisa maklum. “Namanya juga manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kurang sana sini dan itu yang harus dilakukan perbaikan perbaikan,” tandasnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga merespon keputusan Parlemen membentuk Pansus Haji. Dia mengatakan keputusan tersebut memang ranahnya DPR selaku pengawas kinerja pemerintah.

“Saya kira itu menjadi kewenangan DPR. Kalau ketika DPR merasa perlu melakukan investigasi, saya kira menjadi kewenangan DPR,” katanya saat kunjungan kerja di Jawa Barat kemarin. Untuk itu Ma’ruf menegaskan tidak masalah DPR membentuk Pansus Haji.

Di bagian lain kalangan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) menilai DPR tidak perlu membentuk pansus.

Apalagi kalau pemicu masalahnya adalah pembagian kuota tambahan. Seperti diketahui tahun ini Kemenag membagi kuota tambahan sama rata antara haji reguler dan haji khusus.

“Jemaah haji khusus itu juga warga negara Indonesia. Masyarakat kampung juga, tidak hanya orang perkotaan. Mereka juga antri lama,” kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Hafidz Taftazani. Menurutnya dengan pembagian kuota tambahan yang 50:50 itu, membuat serapan haji tahun ini nyaris sempurna.

Akibatnya Arab Saudi pasti senang dan bakal memberi tambahan kuota haji lagi untuk tahun depan.

Dia mengatakan tahun depan Indonesia mendapatkan kuota haji 221 ribu. Kemungkinan pada Oktober atau November 2024 ini, Saudi akan mengumumkan kuota haji tambahan, termasuk untuk Indonesia.

Tidak menutup kemungkinan tahun depan Indonesia kembali mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kursi seperti sekarang. “Sebaliknya apabila di dalam negeri Indonesia ribut, dikhawatirkan mempengaruhi kebijakan Saudi,” tandasnya. (lum/wan/jawa pos)