BEM UI-LSM Buat Rapat Dengar Warga dan Kolam Pancing di Depan Gedung DPR, Aksi ”Piknik Demokrasi” Suarakan Tiga Tuntutan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar ”piknik demokrasi” di depan Gedung DPR/MPR Senin (6/10/2025).

Ilustrasi demo. Foto : Dokumentasi Jawapos.com. Sementara foto atas, ilustrasi. Ratusan mahasiswa dan aliansi masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025). Foto : Ryandi Zahdomo/JawaPos.com

Mereka membuat forum rapat dengar pendapat warga (RDPW), menyediakan pojok baca, kolam pancing, hingga salon nailart. Lewat aksi jenaka itu, mereka menyuarakan pendapat serta mengkritik wakil rakyat.

Pada forum RDPW, ada tujuh kursi diletakkan di depan pintu gerbang DPR/MPR. Di depannya, terdapat sejumlah warga yang tengah duduk melingkar menghadap kursi tersebut.

Menurut Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman, kursi itu disiapkan untuk para perwakilan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang telah diundang datang dalam Rapat. ”Dengan begitu, mereka bisa langsung mendengar suara rakyat tanpa perantara,” ucapnya.

Pojok baca menyediakan puluhan buku yang bisa dibaca sembari menunggu anggota DPR maupun perwakilan RDPW. Ruang itu juga sekaligus menyentil para aparat penegak hukum yang kerap menjadikan buku sebagai alat kriminalisasi sejumlah aktivis dalam menyuarakan gagasannya.

Ada pula pojok Zen, kolam pancing, hingga salon nailart.

”Kita ingin menegaskan bahwa menyuarakan pendapat tak melulu harus lewat orasi dan aksi massa. Tapi, kita juga bisa turun piknik seperti ini, kita membaca buku yang justru tengah ditakuti oleh pemerintah” ujar Sulthan.

Dalam aksi damai itu, pihaknya membawa tiga tuntutan utama. Pertama, menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat dan aktivis.

Dia menilai, aparat kepolisian yang harusnya mengayomi masyarakat, menjadi penegak hukum, dan memiliki SOP jelas dalam menangani masalah, justru represif dan terus melakukan upaya-upaya kriminalisasi hingga saat ini.

Yang Kedua, para mahasiswa dan organisasi masyarakat meminta tahanan politik yang masih dipenjara karena menyuarakan pendapat, segera dibebaskan. Sebab, masih ada sekitar 900 orang aktivis yang ditahan karena dituduh menghasut. ”Kami melihat pemerintahan begitu takutnya dengan demokrasi, begitu takutnya dengan kebebasan berpendapat,” papar Sulthan.

Selanjutnya, mendesak pemerintah, DPR, dan semua stakeholders menindaklanjuti seluruh tuntutan publik yang disampaikan sebelumnya. Mengingat, hingga kini, yang dilakukan baru sebatas simbolik dan hanya upaya deeskalasi semata.

”Kita melihat di tuntutan 17 plus 8 itu hanya upaya deeskalasi, tunjangan-tunjangan DPR masih naik. Kemudian belum ada upaya penuh dengan niat baik dari pemerintahan terhadap reformasi kepolisian,” jelasnya. Reformasi kepolisian per hari ini, lanjutnya, baru sebatas adu gagasan dari elit.

Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang, aksi-aksi serupa akan terus dilakukan.

Sulthan ingin menunjukkan bahwa rakyat tidak diam dan demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena tekanan atau ketakutan.

Sari wijaya, dari LSM Front Perjuangan Pemuda Indonesia menegaskan, pemerintah tak perlu takut dengan buku.

Serta menjadikan buku sebagai alat bukti dalam mengkriminalisasi sejumlah aktivis.

”Penyitaan buku adalah tanda ketakutan negara pada pengetahuan. Padahal, senjata tidak sebanding dengan buku,” ucapnya. (mia/aph/jawa pos)

Live Update