Bawaslu Temukan Mismatch Berkas Dikdik, KPU Cimahi: Sudah Dilengkapi – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, CIMAHI — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menemukan adanya ketidaksesuaian berkas pendaftaran salah satu bakal calon Pilkada 2024. Dokumen tersebut ialah tentang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal calon Dikdik Suratno Nugrahawan.

Dari hasil penelusuran Bawaslu, status pekerjaan Dikdik dalam dokumen dukungan partai politik masih bertuliskan sebagai PNS. Padahal dia terhitung pensiun sebagai PNS sejak 1 Agustus 2024. Sehingga di KTP nya berstatus pensiunan PNS.

“Ditemukan bahwa rekomendasi dari semua partai politik pengusulnya menyebutkan bahwa pekerjaan Calon Walikota Cimahi masih berstatus PNS, tidak sinkron dengan KTP yang berstatus Pensiunan dengan tanggal terbit (01/08/2024),” kata Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latof dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Agustus 2024.

Diketahui, Dikdik merupakan mantan birokrat di Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi. Sebelum mencalonkan diri pada Pilkada, ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi. Namun ia memutuskan untuk mengundurkan diri lantaran hendak maju di kontestasi politik tingkat daerah.

Dikdik maju di Pilkada Cimahi berpasangan dengan politikus PKS, Bagja Setiawan. Mereka mendapatkan dukungan dari empat parpol, yakni PKS, Golkar, NasDem, dan Golkar.

Oleh karena itu, Bawaslu Kota Cimahi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas pendaftaran milik Dikdik Suratno Nugrahawan.

“KPU Kota Cimahi agar melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen fisik syarat Bakal Calon Walikota Cimahi atas nama Dikdik Suratno Nugrahawan untuk diperbaiki atau dilengkapi dengan Surat Keterangan Pengunduran Diri dari PNS/SK Pensiun dari Bakal Calon tersebut dalam bentuk hard file,” ucapnya.

(Kekurangan Berkas Sudah Diserahkan)

Kordiv Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy mengatakan jika bakal calon Dikdik sudah melengkapi berkas sesuai dengan saran perbaikan yang telah diterbitkan.

Di mana, saran tersebut ialah dengan membuktikan ketidaksinkronan itu dengan menyerahkan SK pensiun PNS kepada KPU.

“Sudah diperbaiki sesuai saran perbaikan Bawaslu,” ujarnya saat dihubungi.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand menjelaskan jika pihaknya telah menerima SK pensiun PNS milik Dikdik. Anzhar juga menyebut soft file dari berkas tersebut telah ia kantongi.

Saat ini KPU Kota Cimahi masih melakukan verifikasi berkas para peserta kontestasi politik tingkat kepala daerah.

“Sudah ada SK pensiunnya kang. Soft filenya juga sudah ada,” jelas Anzhar saat dihubungi via seluler.

Pelengkapan kekurangan itu, kata Anzhar, dilakukan oleh kandidat tersebut di hari yang sama pada saat pendaftaran, yakni Rabu (28/8). “Saat mendaftar,” tukasnya.(cr1)