Banyak Perusahaan Dinilai Abai Terhadap Isu Banjir di Dayeuhkolot – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KAB BANDUNG — Sejumlah perusahaan di Kecamatan Dayeuhkolot dinilai belum menunjukkan kepedulian nyata terhadap persoalan banjir yang setiap tahun melanda wilayah tersebut.
Kritik ini disampaikan langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang menilai peran dunia usaha masih jauh dari harapan.

Menurut Dadang, banyak perusahaan yang telah lama beroperasi di kawasan Dayeuhkolot, namun kontribusinya terhadap lingkungan sekitar masih minim.
Padahal, mereka juga terdampak langsung ketika banjir datang.

“Banjir bukan urusan pemerintah saja. Pengusaha juga harus peduli, karena mereka punya tanggung jawab sosial melalui CSR (corporate social responsibility). Kalau banjir, bukan hanya masyarakat yang merasakan, tapi juga mereka,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Dadang menegaskan, persoalan banjir tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurutnya, dunia usaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut terlibat dalam solusi bersama.

“Saya juga bisa marah, tapi saya tidak datang untuk marah-marah. Saya datang untuk mencari solusi bersama. Pengusaha jangan picik pikirannya, ini kewajiban kita semua,” tegasnya.

Bupati Bandung mengingatkan, selama ini Pemkab berhasil mengatasi persoalan banjir di Rancaekek dan Majalaya tanpa menggunakan dana APBD, justru karena dukungan kuat dari para pengusaha.
Model kerja sama seperti itu, kata dia, bisa menjadi contoh nyata bahwa sinergi lintas sektor mampu mempercepat penyelesaian masalah.

“Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah kolaborasi pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Dengan konsep ini, diharapkan penanganan banjir di Dayeuhkolot bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” ungkap dia.

Pemkab Bandung juga telah menyiapkan delapan strategi percepatan penanganan banjir dengan estimasi anggaran mencapai Rp 9,5 miliar.
Program tersebut mencakup normalisasi saluran drainase di Jalan Moch Toha–Dayeuhkolot, pengerukan sungai dan saluran lingkungan, hingga pengadaan pompa berkapasitas 1.500 liter per detik.

Langkah ini dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Januari 2026. Pemerintah daerah berharap kalangan swasta segera menunjukkan komitmen konkret agar upaya bersama ini dapat berjalan maksimal.

“Urusan banjir tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan BBWS, PSDA Jabar, dan pihak swasta, hasilnya akan lebih cepat dan terasa,” ujar Dadang. (kus)