Mayoritas SPPG di Kab Bandung Belum Memiliki SLHS, Proses Sertifikasi Lambat – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG– Proses sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung masih berjalan lambat. Hingga saat ini, hanya 9 dari puluhan SPPG yang tersebar di wilayah tersebut yang telah berhasil memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam proses.

Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung, sebanyak 123 SPPG lainnya tengah mengurus SLHS. Kepala Dinkes Kabupaten Bandung, Yuli Irnawaty Mosjasari, mengungkapkan bahwa meskipun upaya sertifikasi terus dilakukan, baru sedikit yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Iya, saat ini ada 123 SPPG yang sedang dalam proses pengurusan SLHS. Yang sudah memenuhi syarat dan mendapatkan sertifikat baru 9 SPPG,” ujar Yuli, Jumat (14/11/2025).

Yuli mengakui terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan sebagian besar SPPG belum mendapatkan SLHS. Salah satu kendala utama adalah belum terpenuhinya syarat pelatihan bagi penjamah makanan. Setiap SPPG diharuskan untuk melatih minimal 50 persen dari jumlah penjamah makanan. Misalnya, jika terdapat 50 penjamah makanan, setidaknya 25 orang harus mengikuti pelatihan.

“Namun, yang terjadi di lapangan, baru sekitar 10 hingga 15 penjamah makanan yang mengikuti pelatihan,” kata Yuli. Selain itu, pelatihan tersebut tidak dapat dilakukan secara serempak karena dapur harus tetap beroperasi, sehingga pelatihan dilakukan secara bergiliran.

Kendala lain yang turut memperlambat proses sertifikasi adalah lamanya pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan terhadap kualitas air minum, air bersih, makanan, dan peralatan memasak membutuhkan waktu rata-rata 14 hari. Hal ini turut mempengaruhi lamanya proses penerbitan SLHS.

Meskipun demikian, Yuli menegaskan bahwa proses penerbitan SLHS tetap berjalan sesuai prosedur. Dinas Kesehatan bersama dinas-dinas terkait terus melakukan pengawasan untuk memastikan SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Dinkes, tetapi juga oleh dinas terkait lainnya, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispakan) yang memeriksa bahan baku pangan,” tambah Yuli.

Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan lebih banyak SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang diperlukan dan memperoleh SLHS.(kus)