Tukin ASN Dipangkas, Bupati Bandung Sebut Penyesuaian Akibat Tekanan Fiskal Daerah – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG, — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melakukan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai respons atas tekanan keuangan daerah. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam rapat koordinasi bulanan di Gedung Moh. Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa (21/10).

Dadang menjelaskan, penyesuaian tukin dilakukan karena menurunnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat, terutama setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak tercantum dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,2 triliun, hingga 17 Oktober baru terkumpul Rp1,4 triliun. Masih ada sekitar Rp800 miliar yang harus kita kejar,” ujar Dadang.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan pemotongan, melainkan bentuk penyesuaian sementara selama empat bulan ke depan, menyesuaikan kemampuan kas daerah.

“Kabupaten Bandung memiliki tukin tertinggi di wilayah Bandung Raya. Namun dalam situasi fiskal seperti sekarang, kita harus realistis,” katanya.

Bupati juga menekankan, tukin ASN di Kabupaten Bandung bersumber dari PAD, bukan dari dana transfer pusat. Oleh karena itu, fluktuasi pendapatan daerah berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membayarkan tukin.

“Kalau pendapatan belum tercapai, otomatis kemampuan bayar juga menurun. Ini prinsip dasar pengelolaan fiskal yang sehat,” tegasnya.

Kebijakan ini, lanjutnya, telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam lima kali pertemuan. Ia memastikan, keputusan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik.

Dadang juga mengingatkan bahwa tekanan fiskal kemungkinan masih akan berlanjut pada tahun 2026, seiring dengan proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp945 miliar. Ia meminta setiap perangkat daerah segera menggali potensi PAD baru dan meningkatkan kemandirian fiskal.

“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa tertekan. Saya minta semua kepala dinas dan camat segera mencari sumber pendapatan baru,” tegasnya.

Menanggapi isu ini, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha, menyayangkan munculnya miskomunikasi antara pimpinan daerah dan ASN.

“Berita pemotongan tukin jangan sampai menurunkan semangat kerja ASN. Tapi di sisi lain, perlu ada klarifikasi yang terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya, Jumat (10/10).

Ia juga menyoroti relasi kekuasaan yang tidak sehat antara pimpinan dan ASN, yang seolah menutup ruang kritik terhadap kebijakan.

“ASN tetap harus menjunjung profesionalisme kerja. Tapi ruang berdiskusi dan menyampaikan aspirasi tidak boleh dimatikan,” pungkas Arlan.(*/kus)