Sistem Ekonomi Liberal : Pengertian, Contoh, Ciri, Tujuannya

Pengertian Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal juga dikenal sebagai sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menawarkan kebebasan penuh dalam segala bidang ekonomi kepada setiap individu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Filosofi atau ideologi yang menjadi dasar dari sistem ekonomi liberal ini adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan dirinya, sehingga pada saat yang sama masyarakat juga diuntungkan.

Baca juga : Sistem Ekonomi Sosialis

Sehingga setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain di bidang ekonomi. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha yang digerakkan oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong yang kuat bagi kemakmuran bangsa.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Mungkin Anda akan bertanya, apa peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Pemerintah sama sekali tidak ikut campur bahkan tidak berusaha mempengaruhi suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

Semua sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikendalikan oleh anggota masyarakat dan mereka memiliki kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber daya tersebut akan digunakan.

Contoh negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah:

Sistem ekonomi liberal dianut oleh Amerika, Inggris, Jerman, Perancis dan Jepang. Hanya saja pelaksanaannya di negara-negara tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal

Gambaran keseluruhan sistem ekonomi liberal, dapat Anda perhatikan ciri-ciri sistem ekonomi liberal, yaitu sebagai berikut.

• Setiap orang bebas memiliki alat produksi.
• Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
• Dalam pemerintahan, campur tangan dibatasi.
• Produsen bebas menentukan apa dan berapa banyak yang harus diproduksi.
• Harga terbentuk di pasar bebas.
• Produksi dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan dan semua kegiatan ekonomi digerakkan oleh prinsip keuntungan.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal

1. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
2. Hak individu diakui.
3. Sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta.
4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
5. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat kecil.
6. Setiap kegiatan ekonomi adalah mencari keuntungan.
7. Kegiatan ekonomi selalu didasarkan pada kondisi pasar.
8. Biasanya produk yang dihasilkan berkualitas tinggi.
9. Adanya persaingan bebas antar pengusaha.

Baca juga: Sistem Ekonomi Pancasila

Kelebihan sistem ekonomi liberal

Sistem ekonomi pasar/liberal memiliki keunggulan sistem ekonomi pasar, antara lain sebagai berikut:

• Menumbuhkan prakarsa dan kreasi masyarakat dalam mengelola suatu kegiatan ekonomi
• Menghasilkan dan meningkatkan kompetisi untuk mempromosikan
• Semua pihak berhak memiliki sumber daya produksi baik barang maupun jasa
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi berdasarkan motif keuntungan
• Munculnya barang-barang berkualitas tinggi sehingga bisa laku di pasaran
• Hak untuk memilih bidang usaha sesuai dengan kemampuan
• Produksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat

Kelemahan sistem ekonomi liberal/pasar

Sistem ekonomi pasar/liberal memiliki kekurangan, kekurangan dan kelemahan dalam menggunakan sistem ini. Kerugian dari sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut:

• Ada banyak monopoli publik
• Menyamakan pendapatan tidak mudah dilakukan karena persaingan bebas
• Yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan tetap miskin
• Munculnya persaingan tidak sehat
• Rentan terhadap krisis ekonomi
• Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan

Sejarah Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Sejarah munculnya neoliberalisme tidak terlepas dari gejolak ekonomi global pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sistem ekonomi pasar liberal yang dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika tidak berhasil. Saat itu diyakini bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengelola perekonomian.

Namun setelah ekonomi dunia terjerumus ke dalam Great Depression pada tahun 1930, kepercayaan terhadap sistem ekonomi pasar liberal menurun. Pendapat masyarakat saat itu adalah bahwa pasar tidak hanya tidak mampu menjaga dirinya sendiri, tetapi juga telah menjadi sumber bencana bagi umat manusia. Depresi terjadi dimana-mana karena banyak yang bangkrut dan menganggur.

Menyadari lemahnya ekonomi pasar liberal, sejumlah ekonom Jerman yang dipimpin oleh Rustow dan Eucken mengusulkan perbaikan sistem ekonomi pasar dunia pada September 1932, yaitu dengan memperkuat peran negara sebagai pembuat kebijakan.

Dalam perkembangannya, pemikiran Rostow dan Euken kemudian dibawa ke University of Chicago untuk dikembangkan oleh ekonom Amerika yaitu Ropke dan Simon yang tiba-tiba membuat lembaga pendidikan yang menaungi mereka dikenal dengan Chicago School. Pada akhirnya, mazhab Chicago menyempurnakan konsep ekonomi neoliberal, konsep sistem ekonomi yang dipercaya dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat depresi di suatu negara. Namun, teori neoliberal yang siap diterapkan saat itu kalah populer dengan konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.

Tujuan Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah:

1. Pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sepenuhnya di pasar.
2. Kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi diakui.
3. Terbentuknya harga pasar bukanlah sesuatu yang wajar, melainkan hasil dari penguasaan pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, peran negara dalam neoliberalisme hanya sebatas sebagai pengatur dan penjaga berjalannya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam Washington Consensus Package, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan anggaran yang ketat, termasuk penghapusan subsidi.
2. Liberalisasi sektor keuangan.
3. Liberalisasi perdagangan dan
4. Implementasi privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002).

Baca Juga : Pengertian dan Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan Beserta Dampak Lengkapnya

Sedangkan ekonomi kerakyatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat dilihat betapa besar peran negara dalam sistem ekonomi rakyat. Ditambah dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi lima hal sebagai berikut:

1. pengembangan koperasi;
2. mengembangkan BUMN;
3. menjamin pemanfaatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
5. merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Dampak negatif sistem ekonomi neoliberalisme

Neoliberalisme umumnya diasosiasikan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelola perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Hal ini menyebabkan berkurangnya kewenangan pemerintah sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan campur tangan pemerintah dan berhasil dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Neoliberalisme berbeda dengan sosialisme, proteksionisme, dan lingkungan hidup. Di dalam negeri, pada prinsipnya tidak bertentangan langsung dengan proteksionisme, tetapi kadang-kadang sebagai alat tawar-menawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasar mereka. Neoliberalisme seringkali menjadi hambatan bagi perdagangan yang adil dan gerakan lain yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial, yang seharusnya menjadi prioritas utama suatu negara.

Neoliberalisme memiskinkan kaum miskin, karena sistem ekonomi neoliberal mengutamakan kepentingan investor atau kapitalis atau penanam modal sehingga menempatkan mereka pada posisi sentral yang hakiki. Sedangkan posisi masyarakat ditempatkan pada posisi marjinal residual atau di pinggiran. Jelas, sistem ekonomi neoliberal akan menggusur orang miskin, pembangunan rakyat tidak melekat pada pembangunan ekonomi. Orang-orang atau kelas bawah selalu menjadi budak di negara mereka sendiri. Rakyat akan dicengkeram oleh kapitalisme neoliberal yang merupakan eksploitasi dan penindasan struktural.

Konsekuensi ekonomi neoliberalisme bagi negara Indonesia

Propaganda neoliberalisme Thatcher dan Reagan tampaknya mendapatkan momentum. Banyak pemimpin negara yang segera menerapkan sistem ekonomi neoliberal, seperti Jerman, Prancis, dan negara-negara lain.

Baca juga: Pengertian sistem ekonomi dan menurut para ahli

Kebijakan ekonomi neoliberal yang dibuat oleh Thatcher dan Reagan semakin diimplementasikan melalui kebijakan yang berkaitan dengan pasar global, seperti liberalisasi dan privatisasi, Konsensus Washington yang berperan dalam membentuk kebijakan ekonomi yang didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, serta fokus pada aspek materialistis.

Di Indonesia, implementasi besar-besaran agenda ekonomi neoliberal terjadi setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997/1998. Tampak sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi masih cenderung sejalan dengan neoliberalisme.

Hal itu ditunjukkan dengan kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat, seperti mewajibkan PT Pertamina bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga tinggi, memberikan ruang bebas kepada pihak asing untuk mengisi posisi strategis di BUMN dan menghapus subsidi listrik bagi pengguna listrik. untuk kelas bawah yaitu 450 watt dan 900 watt.

Demikian artikel dari gurudik.co.id tentang SSistem Ekonomi Liberal: Pengertian, Contoh, Ciri, Ciri, Kelebihan, Kelemahan, Tujuan, Dampak, Pengaruh dan SejarahSemoga artikel ini bermanfaat bagi kalian semua.