Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Temui Kemendagri untuk Evaluasi Tunjangan Perumahan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara bergerak cepat mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi sekaligus menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Langkah ini, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan (rapim) DPRD Jabar yang sebelumnya menyepakati perlunya evaluasi bersama Kemendagri. Momen tersebut dinilai tepat karena bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang saat ini tengah dinilai oleh Kemendagri.

“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi,” kata Iswara ketika dihubungi via telepon seluler dari Jakarta, Rabu (10/9).

Iswara menegaskan, arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jelas: seluruh tunjangan perumahan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, akan dievaluasi.

“Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD Jabar ingin menunjukkan komitmen transparansi dengan menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi. Hal ini sekaligus merespons kritik masyarakat terkait penggunaan APBD untuk tunjangan dewan.

“Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu. Kami ingin memastikan bahwa tunjangan yang diberikan sesuai dengan aturan dan kebutuhan riil,” tegasnya.

Disinggung soal kapan hasil evaluasi dapat diketahui, Iswara menyebut pihaknya masih menunggu proses di Kemendagri. “Terkait proses evaluasi, kita menunggu semua provinsi menyerahkan laporan. Namun yang jelas, Jawa Barat sudah lebih dahulu melangkah,” katanya.

Diketahui, polemik tunjangan perumahan DPRD muncul karena dinilai membebani APBD di tengah keterbatasan fiskal daerah. Evaluasi yang dilakukan Kemendagri diharapkan bisa menghasilkan formula yang lebih proporsional, transparan, dan sesuai standar nasional.

Bagi Iswara, langkah ini sekaligus menjadi wujud keterbukaan DPRD Jabar kepada masyarakat. “Kami ingin menegaskan, DPRD Jabar siap dievaluasi dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” pungkasnya.

(dbs)