Tunjangan Rumah DPRD Indramayu Disoal, Gapura Desak Penetapan Tersangka Korupsi Segera – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (Gapura) mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) dengan tuntutan agar segera ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu tahun 2022.

Ketua Gapura Indramayu, Rudi Lueonadi, menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Agung RI bila Kejati Jabar tak kunjung memberi kepastian hukum.

“Kami berharap Kejati tidak menunda lagi. Informasi yang kami terima dari Kasipenkum, Sri Nurcahyawijaya, sudah ada 29 orang yang dimintai keterangan, dan dijanjikan pada Oktober penetapan tersangka akan dilakukan,” kata Rudi.

Perkara ini sebelumnya telah naik ke tahap penyidikan di bidang tindak pidana khusus Kejati Jabar. Kasus bermula saat DPRD Indramayu, di bawah kepemimpinan Syaefudin (yang kini menjabat Wakil Bupati Indramayu), diduga menyalahgunakan anggaran tunjangan perumahan.

Kasipenkum Kejati Jabar, Sri Nurcahyawijaya, mengakui bahwa proses pemeriksaan masih berjalan.

“Sekitar 29 orang sudah kami periksa. Penetapan tersangka akan kami sampaikan jika penyidikan telah selesai. Kami tentu menunggu perkembangan dan bukti yang cukup,” ungkapnya.

Dugaan penyelewengan ini terungkap melalui laporan Gerakan Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Dalam laporannya, PPPI menyebut belanja tunjangan perumahan DPRD Indramayu pada 2022 menelan biaya Rp16,8 miliar.

Rinciannya, Ketua DPRD menerima Rp40 juta per bulan (Rp480 juta per tahun), Wakil Ketua Rp35 juta per bulan (Rp420 juta per tahun), dan anggota DPRD Rp30 juta per bulan (Rp360 juta per tahun).

Menurut PPPI, nilai tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD. (dbs)