Telusuri Keabsahan Sertifikat Lahan Eks-Tambak di Karawang – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menelusuri asal-usul sertifikat lahan dan keabsahan sertifikat lahan eks-tambak yang diduga bermasalah di Karawang. Hal ini disampaikan saat wawancara setelah pertemuannya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/1).

Dedi menjelaskan kasus ini berakar dari pengelolaan tambak yang tidak berkelanjutan. “Dulu, tambak-tambak itu dikelola, tetapi kemudian tidak diurus lagi sehingga terkena abrasi dan berubah menjadi laut. Setelah itu, penggarapnya biasanya menjual lahan garapan tersebut, yang kemudian dibeli dan disertifikatkan,” ungkapnya.

Baca juga: PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB Dukung Program Pengolahan Sampah melalui Festival Bank Sampah se-Kota Tasikmalaya

Menurut Dedi, praktik serupa tidak hanya terjadi di wilayah tambak, tetapi juga di lahan-lahan hutan dan pegunungan, di mana tanah garapan dilepaskan dan akhirnya disertifikatkan.

Dedi menegaskan akan mengkaji permasalahan ini lebih lanjut bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Saya akan bertemu dengan Menteri ATR BPN untuk menelusuri asal-usul sertifikat tersebut. Jika perjanjian atau kebijakan terkait lahan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, asas kepatutan, dan keadilan, maka tidak ada salahnya kita mengambil tindakan,” tegasnya.

Dedi menyampaikan rencana Pemprov Jawa Barat untuk membangun dermaga di kawasan tersebut. “Anggaran Rp250 miliar akan digunakan untuk membangun dermaga. Tidak perlu menunggu suasana, kita langsung bangun saja. Pada 2026, Pemprov sudah siap dengan alokasi dana tersebut,” katanya.

Baca juga: Pelantikan Gubernur Jabar Dihelat 6 Februari, Dedi Mulyadi Hadiri Rapim

Dedi juga menyinggung perjanjian yang sudah berjalan selama lima tahun dan telah memberikan kontribusi Rp2,6 miliar ke kas daerah (Kasda). Namun, Dedi menekankan jika perjanjian tersebut merugikan kepentingan umum, pihaknya akan mengambil langkah korektif.

Komitmen Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya transparansi dan keberpihakan kepada kepentingan publik dalam pengelolaan lahan. Dedi menegaskan kebijakan yang diambil akan didasarkan pada asas keadilan dan keberlanjutan, terutama dalam pengelolaan kawasan pesisir dan tambak yang berpotensi memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Dedi berharap Pemprov Jawa Barat mampu menyelesaikan persoalan agraria secara komprehensif dan mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak positif bagi masyarakat.(cr1)