Tak Punya Legalitas Bangunan, Teras Cihampelas 2 Dalam Ancaman Pembongkaran – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka kemungkinan pembongkaran Teras Cihampelas 2 menyusul hasil kajian teknis yang tengah dilakukan terhadap kekuatan dan kelayakan struktur bangunan tersebut.

Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil loading test resmi yang saat ini masih dalam tahap penelitian.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan apabila hasil uji beban menunjukkan daya dukung struktur berada di bawah standar kelayakan atau tidak mencapai 100 persen, maka Pemerintah Kota Bandung memiliki dasar kuat untuk melakukan pembongkaran.

Terlebih, secara administratif Teras Cihampelas 2 diketahui tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang merupakan syarat utama sebuah bangunan dapat digunakan secara aman dan legal.

“Kalau loading test resmi nanti menunjukkan hasil yang kurang dari 100 persen, saya punya alasan untuk membongkar. Sampai hari ini, Teras Cihampelas 2 memang tidak punya PBG dan tidak punya SLF, sehingga secara aturan harus dibongkar,” ujar Farhan saat ditemui di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (15/12/2025).

Farhan menjelaskan sebelum langkah pembongkaran diputuskan, Pemkot Bandung masih harus menyelesaikan kajian teknis secara menyeluruh.

Kajian tersebut tidak hanya menilai kekuatan struktur, tetapi juga menentukan bagian mana yang perlu dibongkar dan metode pembongkaran yang paling aman.

Farhan mengakui secara kasat mata struktur tiang penyangga Teras Cihampelas 2 terlihat besar dan kokoh, sehingga pembongkaran tidak bisa dilakukan secara sederhana.

“Pertanyaannya nanti bukan hanya dibongkar atau tidak, tapi apanya yang dibongkar. Secara awam saya melihat tiangnya besar sekali, bagaimana cara membongkarnya tentu harus dijelaskan oleh ahli yang memahami teknologi dan konstruksi,” kata Farhan.

Terkait kewenangan pembongkaran, Farhan memastikan tanggung jawab tersebut berada di tangan Pemerintah Kota Bandung.

Namun, secara prosedural dan hukum, rencana pembongkaran harus lebih dulu diajukan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mengingat status aset dan legalitas bangunan.

Menurut Farhan, hasil kajian teknis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi syarat utama sebelum pengajuan dilakukan.

“Kalau penelitiannya sudah sah dan benar, serta bisa diakui secara hukum, baru kita ajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, apakah boleh dibongkar atau tidak,” ujarnya.

Soal tenggat waktu, Farhan mengakui belum dapat memastikan kapan kajian teknis tersebut rampung.

Proses penelitian membutuhkan waktu yang tidak singkat karena menyangkut keselamatan publik, aspek teknis bangunan, serta implikasi hukum.

“Ini lumayan lama. Saya belum tahu tenggatnya, kita tunggu hasil penelitian dulu,” katanya.

Farhan juga menegaskan Teras Cihampelas 2 telah lama ditutup dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas publik.

Penutupan dilakukan sejak beberapa waktu setelah Lebaran, dan hingga kini akses ke atas bangunan dilarang sepenuhnya.

“Sudah lama ditutup. Tidak boleh ada yang naik,” tegasnya.

Jika nantinya pembongkaran dilakukan, Farhan menyebut tahap awal akan difokuskan pada segmen 2, kawasan dari depan Cihampelas Walk (Ciwalk) hingga kebawah area depan SPBU.

Farhan mengakui segmen 2 sebenarnya memiliki nilai visual dan pemandangan yang cukup baik. Namun, faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama Pemkot Bandung.

Farhan mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan struktur muncul setelah bangunan tersebut sempat terasa bergoyang saat digunakan untuk kegiatan publik.

Pada Agustus lalu, saat digelar kegiatan senam bersama sekitar 200 orang, getaran yang terasa cukup kuat membuat peserta dan penyelenggara memilih menghentikan aktivitas dan turun dari bangunan.

“Waktu itu pagi-pagi senam bersama dua ratus orang, tiba-tiba goyang. Kita langsung ketakutan, turun, dan ukur di tempat,” ungkapnya.

Meski tidak difungsikan, Farhan memastikan perawatan dasar terhadap Teras Cihampelas 2 tetap dilakukan.

Hal ini bertujuan mencegah kerusakan lanjutan yang berpotensi membahayakan masyarakat di area bawah bangunan.

Selain itu, Pemkot Bandung juga tetap melakukan penataan dan beautifikasi di bagian bawah agar kawasan tersebut tidak terkesan kumuh.

“Perawatan tetap ada. Kalau tidak dirawat lalu rusak dan ada bagian yang jatuh mengenai orang di bawah, itu berbahaya. Bagian bawah tetap kita tata supaya tidak kumuh,” katanya.

Farhan menegaskan secara regulasi Kementerian Pekerjaan Umum telah menyatakan Teras Cihampelas 2 bukan merupakan jalan atau jembatan, melainkan bangunan gedung.

Konsekuensinya, bangunan tersebut wajib memiliki PBG. Karena tidak memiliki PBG, maka secara otomatis juga tidak mengantongi SLF.

Kondisi inilah yang memperkuat alasan Pemkot Bandung untuk melakukan penyelidikan teknis secara mendalam sebelum mengambil keputusan akhir.

“Kita hanya bisa mengatakan saat ini penyelidikan teknis harus dilakukan secara serius. Kalau secara aturan memang tidak memenuhi, maka langkah selanjutnya akan kita ambil sesuai hukum,” ujar Farhan.(dsn)