Suksesi Lembaga Jaminan Sosial Jadi Sorotan, IAW Desak Transparansi dan Regulasi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Proses suksesi kepemimpinan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tengah menjadi sorotan.

Indonesian Audit Watch (IAW) menilai, pembentukan panitia seleksi (pansel) yang dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan polemik hukum maupun etika.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyampaikan bahwa tata kelola yang tidak sesuai aturan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan dan fiskal negara.

Karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan sistem jaminan sosial berjalan sesuai regulasi.

Menurutnya, terdapat dugaan bahwa DJSN melampaui kewenangan dalam pembentukan pansel, padahal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2015 telah mengatur mekanismenya.

“Peran DJSN seharusnya terbatas pada mengusulkan unsur masyarakat, sementara usulan pansel menjadi kewenangan Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulis.

Iskandar juga mengingatkan bahwa pasal 18 Perpres menegaskan anggota pansel tidak boleh merangkap sebagai calon anggota direksi atau dewan pengawas BPJS.

Selain itu, anggota pansel dari unsur masyarakat harus berasal dari kalangan ahli, bukan sekadar pengamat.

“Jika aturan tidak dipatuhi, dikhawatirkan akan berdampak pada objektivitas seleksi dan kualitas pengelolaan BPJS di masa mendatang,” ujarnya.

Lebih jauh, IAW menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi BPJS, mulai dari defisit keuangan, data peserta yang belum sepenuhnya valid, hingga keterlambatan pembayaran klaim yang berdampak pada pelayanan rumah sakit.

Menurut data BPK, beban klaim penyakit katastropik seperti jantung dan kanker masih menjadi tekanan terbesar bagi arus kas BPJS Kesehatan.

Untuk itu, IAW mendorong adanya transparansi penuh dalam proses seleksi, termasuk audit independen yang menyeluruh pada kinerja BPJS. Iskandar juga menyarankan opsi judicial review ke Mahkamah Agung untuk mempertegas batas kewenangan DJSN.

“BPJS adalah amanat konstitusi untuk melindungi rakyat. Momentum ini penting agar tata kelola diperkuat dan pelayanan tetap terjaga,” tegas Iskandar. (pra/rls)