Strategi Percepat Realisasi Program, Perkuat Barisan Dukung Program Wali Kota Bandung – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Partai NasDem Kota Bandung mulai melibatkan sejumlah mantan pejabat pemerintahan untuk memperkuat struktur dan mempercepat realisasi program-program strategis Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi menyongsong Pemilu 2029 dan mengawal target dua periode kepemimpinan Farhan.

Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Mamat Rachmat menegaskan seluruh DPD NasDem se-Jawa Barat ditargetkan rampung pembentukannya hingga akhir Juli 2025. Salah satu yang sudah resmi adalah DPD Kota Bandung yang baru saja dilantik.

“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tapi bentuk legalisasi dan start awal bagi kepengurusan baru. Sekarang SK sudah ada, resmi, dan diumumkan ke publik. Maka setelah ini, kerja nyata harus dimulai, khususnya di Kota Bandung,” ujar Mamat saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Sabtu (19/7/2025).

Lebih jauh, Mamat membeberkan DPW NasDem Jawa Barat menargetkan lonjakan kursi legislatif pada Pemilu 2029. Dari sebelumnya enam kursi di DPRD Kota Bandung, pihaknya menargetkan minimal sepuluh kursi. Selain itu, kekosongan perwakilan di DPR RI dari dapil Kota Bandung akan diisi kembali, bahkan diharapkan NasDem juga mengamankan dua kursi di tingkat provinsi.

“Setelah pelantikan ini, fokus kami membangun dan merawat struktur partai hingga 2029. Targetnya bukan hanya menambah kursi, tapi juga mengisi kembali DPR RI dan provinsi,” ujarnya.

Ketua DPD NasDem Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyebut partainya kini menggandeng sejumlah mantan pejabat untuk memperkuat kapasitas internal. Di antaranya Dr Ahyani Raksanegara (mantan Kadinkes kota Bandung), Dadang Iriana (Mantan Kasatpol PP kota Bandung, DR. Kamalia Purbani (Mantan Kepala Bappelitbang dan Asisten Daerah 1 Kota Bdg), Arief Prasetya (Mantan Kepala Bapenda dan Kepala DPKP).

“Mereka bergabung karena punya pengalaman dan kompetensi dalam mengelola pemerintahan. Ini penting untuk memberi masukan strategis kepada Wali Kota agar bisa merespons permasalahan Kota Bandung secara cepat dan efektif,” jelas Awangga.

Menurutnya, NasDem tidak sekadar membentuk struktur, tapi juga menciptakan lingkungan diskusi yang sehat untuk mendampingi kinerja eksekutif.

Awangga menegaskan NasDem tidak akan memonopoli kekuasaan Wali Kota, tetapi justru akan aktif mendukung pelaksanaan kebijakan agar dirasakan langsung oleh warga.

“Kami diperintahkan pusat untuk tidak mengkooptasi, tapi membantu maksimal agar kerja wali kota optimal. Kota Bandung punya banyak persoalan, maka partai harus hadir membantu, bukan membebani,” tegasnya.

Salah satu alasan NasDem mendukung penuh Farhan untuk dua periode adalah keyakinan banyak program tidak akan selesai hanya dalam satu periode.

“Pak Farhan harus dua periode. Karena realitanya, masalah-masalah Kota Bandung sangat kompleks. Butuh kesinambungan kepemimpinan,” jelas Awangga.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menanggapi dukungan itu dengan menegaskan dirinya tetap fokus menyelesaikan tugas di periode pertama. Ia menyebut kritik dari masyarakat justru menjadi pemicu evaluasi dan bukan sesuatu yang harus dihindari.

“Kritik itu penting. Kalau kepala daerah hanya hidup dari pujian, lama-lama jadi tidak tahu kenyataan. Kritik adalah vitamin demokrasi,” ujar Farhan.

Farhan mengakui banyak pihak menilai kinerjanya belum terlihat. Namun ia menjelaskan empat bulan awal pemerintahannya difokuskan pada membangun fondasi program, bukan sekadar menunjukkan proyek-proyek besar.

“Soal transportasi publik, kami lakukan kajian dulu sebelum meluncurkan program angkot pintar. Soal sampah, kami pelajari sistemnya dulu baru sebar alat pengolah sampah. Ini semua berbasis kajian,” jelas Farhan.

Terkait wacana masa jabatan tujuh tahun yang masih diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi, Farhan memilih untuk tidak berspekulasi. Ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan tetap menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.

“Yang pasti, saya fokus bekerja dulu. Apakah dua periode atau tujuh tahun, itu tergantung keputusan konstitusional. Tapi saya setuju dengan sikap DPP NasDem yang menilai putusan MK berpotensi melanggar konstitusi,” ungkap Farhan.

Rendiana Awangga menambahkan dalam pelantikan ini, NasDem juga mendorong agar Wali Kota Bandung terus melakukan inovasi dalam pembangunan kota. Menurut Awangga, APBD tidak cukup untuk menyelesaikan semua persoalan.

“Makanya kami dorong inovasi, walaupun kecil tapi berdampak besar. Itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari para mantan pejabat yang kini ikut bersama kami,” pungkas Awangga.(dsn)