SPPG Dipercepat, DPRD Kota Bandung Minta Dapur MBG Harus Penuhi Sertifikasi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KAB BANDUNG– Pemerintah Kabupaten Bandung tetap mempercepat pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski isu keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat masih menjadi sorotan publik.

Menilai kebijakan tersebut, DPRD Kota Bandung justru menekankan pentingnya pengawasan di lapangan. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menyebut kasus keracunan MBG di Cipongkor dan Cihampelas harus menjadi pelajaran serius bagi Pemkot Bandung.

“Tidak semua siap di lapangan. Dinas terkait harus paralel, sambil menunggu sertifikasi, pengawasan di lapangan jangan kendor,” kata Iman, Senin (30/9/2025).

Ia menyoroti masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“Kondisi fisik dapur yang kumuh, proses penyajian lama, dan lingkungan yang tidak bersih berisiko memicu penyakit pada anak-anak penerima MBG,” ujar dia.

Iman mengingatkan kasus keracunan MBG sebelumnya juga pernah terjadi di SMPN 35 Bandung.

“Jangan sampai terulang lagi. Tujuan program jangan hanya profit, tapi harus disertai tanggung jawab besar,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengapresiasi kontrol sosial warga yang ikut mengawasi dapur MBG. Menurutnya, pengawasan bersama masyarakat menjadi benteng awal untuk mencegah masalah di lapangan.

“Jika risiko tak bisa dikendalikan, pemerintah harus berani menghentikan sementara atau mengubah mekanisme MBG. Keselamatan dan kesehatan anak-anak tetap harus jadi prioritas utama,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, seluruh aspek pengelolaan dapur MBG harus dipastikan sesuai standar kesehatan.
Sertifikasi mencakup kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, penyediaan air minum, hingga penyajian makanan.

“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sesuai standar,” tegas Dadang di Soreang, Senin (29/9/2025).

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan tenaga profesional dalam setiap dapur MBG. Setiap SPPG wajib memiliki SDM yang terlatih, mulai dari tenaga gizi, akuntan, hingga tim pengawas.

“Semua harus disiplin menjalankan SOP dari hulu hingga hilir,” pungkasnya. (kus)