Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Fraksi PAN Sambangi Cisurupan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KABUPATEN GARUT – Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin kembali menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Cisurupan, Kabupaten Garut, Kamis (31/7/2025).

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin merupakan Media Sosialisasi Dapil (Sosdap) MPR RI membahas tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta berjalan hangat dan interaktif.

Pada kesempatan itu, Hoerudin sapaan akrab Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin menjelaskan bahwa dalam konteks konstitusi, pangan merujuk pada hak atas pangan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh negara.

“Konstitusi, dalam hal ini, mengamanatkan negara untuk menjamin ketersediaan, akses, dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh warga negara, serta berupaya mencapai kedaulatan pangan,” ujar legislator Fraksi PAN dari Dapil Jabar XI.

Menurutnya, konstitusi mengakui hak setiap warga negara untuk mendapatkan pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Bahkan, sambungnya, hak ini dilindungi oleh hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Disamping itu, konstitusi juga mengamanatkan negara untuk mencapai kedaulatan pangan, yaitu kemampuan negara untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan menjamin hak atas pangan bagi seluruh rakyat.

“Oleh karenanya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, akses yang mudah, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh warga negara,” bebernya.

Konstitusi juga mendorong upaya pencapaian ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga dan negara, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Ditambah lagi, hak atas pangan erat kaitannya dengan hak untuk hidup dan hak atas kesehatan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan.

Pemenuhan hak atas pangan dalam konstitusi memiliki implikasi pada kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, pangan, dan kesejahteraan sosial.

“Dengan demikian, pangan dalam konstitusi bukan hanya sekadar komoditas, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara,” pungkasnya. (bbs)

Live Update