Soroti Dugaan Pemotongan Gaji hingga 50 Persen, Karyawan Layangkan Somasi Direksi Perumda Pasar Juara – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kuasa hukum karyawan Perumda Pasar Juara Kota Bandung, Carles Situmorang S.H., M.H., melayangkan somasi kepada jajaran Direksi Perumda Pasar Juara terkait dugaan pemotongan upah dan tindakan demosi yang dinilai tidak sesuai aturan.

Somasi tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Bandung, Kapolrestabes Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami mewakili klien kami, Iqbal Nur Hakim, untuk menyampaikan somasi pertama terkait dua persoalan mendasar, pemotongan upah sejak 2023 dan tindakan demosi yang tidak sesuai peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan,” ujar Carles Situmorang dalam keterangan kepada media.

Carles menjelaskan, pemotongan upah sempat dilakukan pada 2020 melalui surat direksi saat pandemi Covid-19, dan kebijakan tersebut pada saat itu masih dapat dimaklumi. Namun setelah pemerintah menetapkan berakhirnya pandemi melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2023, pemotongan upah justru disebut semakin besar.

“Pemotongannya bukan berkurang, malah naik. Setelah 2023, potongannya mencapai 40 persen sampai 50 persen. Bahkan terakhir klien kami hanya menerima sekitar 25 persen dari total gaji,” ungkapnya.

Pihaknya menduga pemotongan berkepanjangan itu terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Karena Perumda Pasar Juara merupakan BUMD dengan saham mayoritas milik Pemerintah Kota Bandung, dugaan itu dinilai dapat berimplikasi pada persoalan korupsi.

“Inilah mengapa kami tembuskan somasi ke pihak penegak hukum. Kami meminta kepolisian dan kejaksaan mengawasi persoalan ini karena dampaknya bukan hanya pada karyawan, tetapi juga masyarakat Kota Bandung dan Pemkot Bandung sebagai pemilik saham,” tegas Carles.

Ia juga meminta perhatian khusus dari Wali Kota Bandung agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

“Kami percaya Pak Wali Kota punya komitmen membangun Bandung lebih baik. Karena itu kami mohon masalah ini dipantau serius,” jelasnya.

Dalam somasi pertama ini, Carles menyatakan pihaknya baru mewakili satu karyawan, yakni Iqbal Nur Hakim.

Namun ia mengungkapkan banyak karyawan lain yang juga meminta pendampingan hukum. Pihaknya tetap berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah.

“Kalau tidak ada itikad baik dari direksi, kami akan tempuh jalur hukum, baik perdata maupun perselisihan hubungan industrial. Kerugiannya nyata dan dapat dihitung. Pemotongannya tidak menentu, kadang 60 persen, kadang 50 persen, dan berlangsung sejak 2023 sampai sekarang,” ucap Carles.

Ia menegaskan langkah hukum ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi sebagai upaya mendorong tata kelola BUMD yang lebih transparan.

“Kita semua ingin Kota Bandung lebih baik, kota yang istimewa,” ujarnya.(dsn/mur)