Soal Pengaturan Retribusi Disatukan dalam Perda Khusus – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perhubungan Kota Bandung merupakan Peraturan Baru, yang mana sebagian besar materi peraturan lama yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

“Dilakukan revisi terhadap Perda sebelumnya, lantaran sudah tidak diatur lagi dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan serta adanya perubahan Peraturan pada bagian peraturan daerah yang lama sebagai upaya harmonisasi Peraturan Daerah di bidang perhubungan,” ujar Anggota Pansus 6 tahun 2024, Yoel Yosaphat,S.T.

Beberapa hal yang diatur dalam Perda ini diantaranya, Pengaturan Tentang Retribusi di bidang Perhubungan tidak lagi diatur Pada Peraturan Penyelenggaraan Perhubungan, melainkan disatukan dalam Perda khusus tentang Retribusi yang mencakup seluruh retribusi yang dikelola masing-masing SKPD.

“Perubahan juga terjadi lantaran adanya rasionalisasi obyek retribusi yang kemudian diatur terpisah dari Perda Penyelenggaraan Perhubungan,” tambah Yoel.

Yoel menambahkan, Perda ini juga dibuat untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Investasi dan perizinan, sebagai upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dilakukan dengan cara memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi di bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kesatuan Sistem, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya,” bebernya.

Selain itu, revisi dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana Integrasi Andalalin dan AMDAL, penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2021.

Mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib Andalalin dan terintegrasi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Perubahan Pengaturan, terkait penyelenggaraan pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor. (Peningkatan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor, kemudahan pelayanan masyarakat dan mewujudkan kelamatan sarana yang lebih baik).

“Dalam aturannya, Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor dapat dikerjasamakan BUMN, BUMD dan swasta,” terangnya.

Namun, draft Raperda ini masih belum mendapatkan penomoran, lantaran masih di Kemendagri. Untuk itu, Yoel mengatakan, Pemkot Bandung belum bisa melakukan implementasi atas Perda ini,

“Kita tinggal menunggu ACC pihak Kemendagri, kemungkinan tidak akan banyak perubahan. Namun memang belum bisa diimplementasikan,” tambahnya. (*)