Soal Akun Instagram Baranangsiang, Camat Cipongkor Pastikan Bukan Akun Resmi Pemerintah Desa – Radarbandung.id – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Akun instagram @desakubaranangsiang tiba-tiba menghilang. Bahkan komentar di instagram calon Bupati Bandung Barat nomor urut dua yakni Jeje Ritchie Ismail (@ritchieismail) pun lenyap.

Sebelumnya akun instagram diduga milik pemerintah desa tersebut memberikan dukungan terhadap paslon nomor urut dua yakni Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.

“Desa baranangsiang mendukung penuh MAJU BERJAMAAH Gaskeun!,” komentar @desakubaranangsiang yang dikutio dari instagram @rithieismail.

Terkait hal tersebut, Camat Cipongkor, Rega Wiguna menegaskan, akun instagram @desakubaranangsiang bukan milik pemerintah Desa Baranangsiang.

“Sudah dikonfirmasi ke kepala desanya, dan itu bukan akun resmi milik desa. Akun instagram milik Desa Baranangsiang (@desabaranangsiang_),” katanya.

Ia menambahkan, akun instagram @desabaranangsiang tersebut merupakan akun lama yang sudah tidak digunakan. Bahkan pengelola akun tersebut tidak diketahui.

“Udah lama nggak aktif akun itu, dan dikelola sama siapanya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu bukan akun Pemdes Baranangsiang,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rutin melakukan sosialisasi kepada aparat desa. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir potensi pelanggaran selama pemilihan kepala daerah.

“Alhamdulilah nggak ada yang melanggar saat Pemilu kemarin. Jadi saya pastikan dalam Pilkada pun Kades dan aparat desa netral,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh kepala desa dan perangkat di wilayahnya bersikap netral pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024.

“Saya pastikan kepala desa maupun perangkatnya netral dalam Pilkada Bandung Barat,” katanya.

Ia berharap aparat desa bisa menjadi teladan yang baik untuk masyarakat di desanya masing-masing, terutama menciptakan Pilkada 2024 yang sejuk dan kondusif.

Dalam kesempatan tersebut dirinya mengingatkan bahwa kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pilkada, bisa terancam sanksi administrasi.

“Kami selalu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, serta pemangku kepentingan lainnya. Itu dilakukan untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik,” tandasnya. (KRO)