Sistem Berubah Jelang Musim Haji, Ini yang Berlaku di Jabar – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Kementerian Agama (Kemenag) mengubah sistem distribusi kuota jemaah haji mulai tahun 2026. Jika sebelumnya kuota ditetapkan berdasarkan pembagian per kabupaten/kota, kini penentuan dilakukan berdasarkan nomor urut antrean tingkat provinsi.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Boy Hari Novian, menjelaskan bahwa dengan sistem baru ini, jemaah dengan nomor porsi terkecil—atau yang mendaftar lebih awal—akan lebih dulu diberangkatkan, tanpa mempertimbangkan asal kabupaten/kota.

“Untuk tahun ini, pengurutan dilakukan dari nomor porsi terkecil hingga 27.833 untuk kuota reguler. Artinya, yang berangkat benar-benar jemaah yang sudah waktunya, sesuai urutan porsi di tingkat provinsi,” ujar Boy, Rabu (12/11).

Boy menyebut, kebijakan sebelumnya sering menimbulkan ketimpangan antar daerah. Beberapa wilayah dengan kuota besar memungkinkan jemaah dengan nomor porsi besar berangkat lebih cepat, sementara daerah lain dengan antrean panjang harus menunggu lebih lama. “Dulu kuota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk muslim di kabupaten/kota. Akibatnya, daerah dengan kuota besar tapi antrean sedikit bisa lebih cepat, sementara daerah dengan pendaftar banyak justru tertahan. Sistem provinsi ini memastikan keadilan, siapa yang mendaftar dulu, berangkat duluan,” jelasnya.

Ia menegaskan, sistem baru ini menutup peluang “penyalipan antrean” antar daerah. “Prinsipnya sederhana, siapa yang daftar lebih awal, dia yang berangkat lebih dulu,” ujarnya.

Perubahan Distribusi di Daerah

Perubahan sistem ini berdampak langsung pada distribusi kuota di kabupaten/kota Jawa Barat. Daerah dengan antrean panjang seperti Bekasi dan Depok kini mendapat tambahan signifikan, sementara wilayah dengan antrean pendek mengalami penurunan.

Tahun depan, Kabupaten Bekasi naik menjadi 3.558 jemaah dari sebelumnya 2.084 orang, dan Kota Bekasi melonjak dari 2.615 menjadi 4.964 jemaah.

Sebaliknya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan, karena sebagian besar jemaah dengan nomor porsi kecil sudah diberangkatkan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Antrean di Cianjur dan Sukabumi sekitar 16 tahun, sementara di Bekasi dan Depok mencapai 30 tahun. Jadi, dengan sistem baru, jemaah dari Bekasi dan Depok yang nomornya kecil akan diprioritaskan,” jelas Boy.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak bertujuan mengurangi hak jemaah di wilayah tertentu, tetapi untuk menegakkan asas keadilan dan kemaslahatan. “Yang berangkat tahun 2026 benar-benar jemaah yang sudah waktunya, sesuai urutan nomor porsi provinsi,” katanya.

Total Jemaah yang Berangkat

Secara keseluruhan, kuota jemaah haji Jawa Barat tahun 2026 tercatat sebanyak 29.643 orang, turun dibanding tahun 2025 yang mencapai 38.723 jemaah. Data jemaah telah disusun lengkap berdasarkan nama dan alamat by name by address, yang nantinya akan diverifikasi oleh Kemenag kabupaten/kota. “Nomor urut 1 hingga 27.833 untuk kuota reguler sudah tercatat lengkap. Kami akan minta kabupaten/kota melakukan verifikasi apakah calon jemaah tersebut benar-benar siap berangkat,” jelasnya.

Jika ada jemaah yang belum siap, lanjut Boy, maka keberangkatannya bisa ditunda dan digantikan oleh jemaah berikutnya di bawahnya. “Kalau belum siap, kami minta surat pernyataan menunda keberangkatan, sehingga yang di bawahnya otomatis naik,” katanya.

Menurutnya, sistem ini menjamin transparansi dan keterbukaan data melalui aplikasi Satu Haji, sehingga tidak ada lagi praktik “salip-menyalip nomor urut” seperti sebelumnya. “Semua proses bisa dipantau secara terbuka. Siapa pun bisa mengakses, karena sistemnya digital dan berbasis data,” ungkap Boy.