Sidang Dugaan Korupsi di DPKPP Cirebon Memanas, Keterangan Saksi Berbeda dari BAP – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, CIREBON – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan Register Perkara Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pemeriksaan saksi terkait kasus korupsi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,69 miliar.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tujuh saksi, di antaranya Kepala Bapenda Jabar Dr. Drs. H. Dedi Taufik, M.Si, Kepala UKPBJ Kabupaten Cirebon Uus Sudrajat, Kasubid Penyusunan Anggaran BKAD Kabupaten Cirebon II Syarif Hidayat, Kabid Perbendaharaan BKAD Kabupaten Cirebon Aris Risdiyanto, serta Kabid Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Cirebon Mellynita yang sekaligus menjadi PPTK pada proyek peningkatan jalan lingkungan dan drainase dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jabar TA 2024. Turut hadir pula Subekti, fungsional dari dinas yang sama.

Sidang berjalan panas. Sejumlah saksi disebut memberikan keterangan berbeda dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan. Perbedaan paling mencolok terjadi saat saksi Mellynita dikonfrontasi di ruang sidang.

Kuasa hukum terdakwa Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon Adil Prayitno, Charles Situmorang, SH., MH., menyoroti pengakuan Mellynita yang akhirnya membenarkan bahwa dirinya pernah menerima uang Rp65 juta dari Direktur CV Rapih Mulia selaku penyedia jasa.

Padahal, sebelumnya di BAP, saksi mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan pemenang lelang.

“Setelah dicecar pertanyaan dan dikonfrontir dengan penyedia, barulah saksi mengakui pernah bertemu dan berkomunikasi dengan pihak penyedia jasa,” ujar Charles.

Ia juga mempertanyakan sikap penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang tidak menetapkan Mellynita sebagai tersangka, meski adanya pengakuan penerimaan uang. Walau dana tersebut telah dikembalikan, menurut Charles, tindakan itu tetap tidak menghapus dugaan tindak pidananya.

“Kami berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon membuka kembali penyidikan proyek peningkatan jalan lingkungan dan drainase Kabupaten Cirebon TA 2024. Kami menduga masih ada pihak lain yang belum tersentuh,” tegas Charles.

Kasus ini kembali menyita perhatian publik karena diduga melibatkan aliran dana dan peran sejumlah pejabat kunci di lingkungan Pemkab Cirebon. (*)

Live Update