SE KDM Soal Penghentian Sementara Izin Pembangunan Perumahan Didukung MQ Iswara – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan hingga usaha pariwisata di wilayah rawan bencana. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan risiko banjir dan longsor yang semakin meningkat di berbagai daerah di Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan spontan, melainkan kelanjutan dari regulasi yang telah disiapkan sebelumnya. Ia menyebut penghentian sementara izin pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang alih fungsi lahan.

“Moratorium ini tidak muncul tiba-tiba. Pergub tentang alih fungsi lahan sudah lebih dulu terbit, dan surat edaran gubernur adalah langkah operasional untuk merespons kondisi alam yang semakin mengkhawatirkan,” ujar Iswara, Senin (15/12).

Ia menjelaskan, dalam dua hari berturut-turut, gubernur menerbitkan sejumlah surat edaran yang saling berkaitan. Mulai dari penghentian sementara izin perumahan di Bandung Raya, kemudian diperluas ke seluruh Jawa Barat, hingga penghentian izin pembangunan restoran, hotel, kafe, dan destinasi wisata di kawasan rawan bencana.

“Kita melihat intensitas hujan tinggi, banjir dan longsor terjadi di banyak titik. Maka respons kebijakan juga harus cepat dan tegas,” katanya.

Iswara menambahkan, DPRD Jawa Barat bahkan telah lama mendorong pemerintah provinsi untuk menerapkan moratorium izin pembangunan guna memberikan ruang evaluasi menyeluruh bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Evaluasi tersebut, kata dia, mencakup beberapa aspek krusial, mulai dari kesesuaian lokasi pembangunan dengan peta rawan bencana, kesiapan mitigasi di daerah, hingga kepatuhan pengembang terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk kewajiban penghijauan dan reboisasi.

“Apakah bangunan berdiri di zona aman, apakah izinnya dijalankan sesuai ketentuan, dan apakah kewajiban lingkungan dilaksanakan. Semua itu harus dicek ulang,” ujarnya.

Menurut Iswara, langkah-langkah tersebut penting agar pembangunan tidak justru memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat.

Lebih jauh, DPRD Jawa Barat juga berencana mendorong penguatan regulasi agar kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada surat edaran. Isu tersebut akan dibawa ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dikaji sebagai regulasi yang lebih permanen.

“Kami akan dorong agar pengaturan soal lingkungan dan mitigasi bencana ini diperkuat dalam bentuk Perda. Jika Perda yang ada belum cukup, maka perlu direvisi atau dibuat Perda inisiatif,” katanya.

Iswara menegaskan, langkah DPRD tersebut sejalan dengan arah kebijakan gubernur untuk menata ulang pembangunan di Jawa Barat agar lebih berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga.

“Ini bukan soal menahan pembangunan, tapi memastikan pembangunan berjalan dengan benar dan tidak mengorbankan lingkungan serta keselamatan masyarakat,” pungkasnya.