RW Bebas Sampah Jadi Prioritas, Pemkot Bandung Siapkan Rp200 Juta – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menaikkan alokasi dana untuk setiap Rukun Warga (RW) menjadi Rp200 juta mulai 2026. Kenaikan ini akan difokuskan bagi RW yang telah memenuhi kriteria Kawasan Bebas Sampah (KBS) serta aktif dalam penanganan masalah sosial dan lingkungan di wilayahnya.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan, pada tahun 2025 ini Pemkot memberikan Rp100 juta per RW untuk 151 kelurahan di Kota Bandung. Namun, pada tahun anggaran 2026 mendatang, bantuan tersebut ditargetkan dapat diberikan secara penuh, seiring dengan penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

“Posisi sekarang baru Rp100 juta per RW. Insya Allah pada 2026 bisa diberikan semua, terutama untuk RW yang sudah menerapkan Kawasan Bebas Sampah,” ujar Erwin saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (8/10/2025).

Erwin menjelaskan ada sembilan indikator utama yang menjadi dasar penyaluran dana tersebut. Dua poin terpenting adalah penanganan sampah dan pengentasan kemiskinan di tingkat RW. Kedua aspek ini dianggap paling mendesak untuk ditangani secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Yang diutamakan RW yang mampu menjaga kebersihan lingkungannya dan aktif mengatasi persoalan sosial. Dana ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk kepercayaan agar masyarakat lebih mandiri dan peduli,” ucap Erwin.

Lebih lanjut, Erwin mengatakan program peningkatan dana RW ini merupakan bagian dari komitmen politik Pemkot Bandung yang telah dicanangkan sejak awal masa kepemimpinan. Namun, kebijakan tersebut bukan semata-mata janji politik, melainkan strategi untuk memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan di lingkungannya masing-masing.

“Iya, ini memang janji politik kami. Tapi tujuannya bukan sekadar menepati janji, melainkan memotivasi agar RW bisa lebih aktif, inovatif, dan berdaya,” kata Erwin.

Meski demikian, Erwin menegaskan penyaluran dana tidak dilakukan secara merata. Ia menyebut, tidak semua RW memiliki kebutuhan yang sama. Karena itu, bantuan akan disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah dengan forum RW, agar dana dapat digunakan secara tepat sasaran.

“Bisa saja nanti satu RW mendapatkan lebih, karena RW lain mungkin tidak terlalu membutuhkan. Prinsipnya, pembagian akan disepakati bersama melalui forum RW agar adil dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Erwin berharap kebijakan ini dapat mempercepat terwujudnya lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berdaya saing. Selain itu, dana RW yang lebih besar diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.

“Kalau RW kuat, maka kota juga kuat. Karena pembangunan itu dimulai dari masyarakat di lingkungannya sendiri,” ujar Erwin.(dsn)