Rumah Subsidi Diperluas, Menteri PKP Dorong Masyarakat dan Wartawan Manfaatkan Program Perumahan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya memperluas akses kepemilikan rumah lewat program subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema ringan dan pro-rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan program perumahan subsidi tahun 2025 menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah, dengan kuota mencapai 350 ribu unit.

“Ini pertama kalinya pemerintah mengalokasikan sebanyak itu. Biasanya hanya 200 ribuan. Sekarang 350 ribu unit dengan prioritas untuk kelompok-kelompok rentan dan pekerja layanan publik seperti petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, tenaga migran, bahkan wartawan,” ungkap Maruarar saat kunjungan ke Jalan Sekeloa, Kota Bandung, Jumat (11/7/2025).

Ia mengungkapkan program rumah subsidi yang dimaksud memiliki keunggulan berupa uang muka (DP) hanya 1% dan bunga flat 5%, jauh di bawah suku bunga komersial rata-rata yang berkisar 12%. Selain itu, penerima manfaat juga mendapat perlindungan berupa asuransi jiwa dan rumah.

Maruarar menekankan program ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk keberpihakan nyata Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil.

“Petani kita alokasikan 20 ribu unit, nelayan 20 ribu, guru 20 ribu, tenaga kesehatan 30 ribu, migran 20 ribu, dan untuk wartawan 3 ribu. Ini harus dimanfaatkan,” ujarnya.

Saat berdialog dengan wartawan di lokasi, Maruarar bahkan mengajak secara langsung agar jurnalis ikut mendaftar dalam program subsidi tersebut.

Ia mencontohkan, daripada mengontrak rumah dengan biaya tahunan yang tinggi, lebih baik mencicil rumah sendiri dengan skema ringan yang disediakan pemerintah.

“Kalau bayar kontrakan Rp17 juta setahun, mending nyicil rumah subsidi Rp1,3 juta per bulan. Lebih punya arah hidup. Wartawan juga berhak punya rumah,” ungkapnya.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menambahkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah alokasi terbanyak dalam program ini.

Maruarar memastikan, tidak perlu repot mengurus ke balai atau kantor daerah untuk ikut program tersebut. Cukup mengikuti prosedur yang tersedia secara daring melalui TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat).

“Saya juga Ketua Komite TAPERA, jadi program ini kami jamin serius. Fokus pemerintah hanya dua, rumah subsidi dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk renovasi rumah tidak layak huni. Saat ini ada 26 juta rumah tidak layak huni, dan sekitar 10 juta keluarga belum memiliki rumah. Jadi dua program ini sangat strategis,” jelas Maruarar.

Ia mengingatkan, program ini tidak hanya untuk kalangan miskin, tapi juga pekerja sektor formal dan informal yang belum memiliki rumah. Wartawan pun, menurutnya, sebagai warga negara, punya hak yang sama untuk mengakses program tersebut.

“Ini bukan bentuk gratifikasi atau menyogok wartawan supaya tidak kritis. Wartawan tetap harus kritis, tapi juga punya hak sebagai rakyat. Jangan sampai dilewatkan kesempatan ini,” tegasnya.

Maruarar berharap media turut menyebarluaskan informasi program ini, agar semakin banyak warga mendapat manfaat nyata dari kebijakan pro-rakyat tersebut.(dsn)