Renovasi Gerbang Gedung Sate Bergaya Candi, Ini Kata Ahli – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Pembangunan gerbang baru bergaya Candi Bentar di halaman depan Gedung Sate memunculkan respons beragam dari para ahli hingga anggota legislatif Jawa Barat. Sejumlah pakar menilai elemen arsitektur tersebut tidak melanggar prinsip pelestarian cagar budaya.

Humas Bandung Heritage Society sekaligus ahli cagar budaya, Tubagus Adhi menjelaskan pagar dan gerbang Gedung Sate bukan bagian dari struktur cagar budaya karena dibangun pada 1980-an, jauh setelah masa kolonial.

Mengacu pada UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, yang memperbolehkan pengembangan ruang di sekitar bangunan cagar budaya selama tidak menghilangkan nilai pentingnya. Tambahan elemen arsitektur seperti Candi Bentar tidak masalah sepanjang mendukung fungsi kawasan, termasuk aksesibilitas pejalan kaki, penyandang disabilitas, serta kebutuhan mitigasi risiko seperti kebakaran.

Tubagus menilai pemilihan konsep Candi Bentar juga masih selaras dengan karakter Gedung Sate. Menurutnya, arsitek Gedung Sate, J. Gerber, merancang bangunan itu dengan gaya art deco yang sejak awal merupakan perpaduan berbagai unsur, mulai dari Eropa hingga referensi tradisi Nusantara.

“Adaptasi elemen Hindu–Budha di Indonesia sudah menjadi bagian dari gaya bangunan era Hindia Belanda,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Gerbang yang dibangun Pemprov Jabar tidak melekat sebagai bagian bangunan cagar budaya nasional, sehingga tidak termasuk objek yang harus dipertahankan bentuk aslinya.

Ia mencontohkan keberadaan menara berbentuk tumpeng dan ornamen-ornamen bercorak Hindu yang sudah lama menjadi karakter Gedung Sate. Meskipun begitu, Reiza mengingatkan bahwa setiap renovasi di kawasan cagar budaya tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian.

“Pemugaran sah dilakukan selama tidak mengubah bentuk utama bangunan dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap keaslian arsitektur,” ucap dia.

Di sisi lain, kritik muncul dari Maulana Yusuf Erwinsyah, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB. Ia mempertanyakan arah kebijakan kebudayaan yang ditempuh Pemprov Jabar, yang menurutnya lebih menonjolkan proyek estetika dibanding pelestarian warisan sejarah.

Maulana menyoroti proyek gerbang Candi Bentar Gedung Sate yang menelan biaya Rp3,9 miliar, pembangunan gapura perbatasan, hingga rencana jangka panjang menghadirkan gerbang khas Sunda di pintu-pintu tol. Menurutnya, proyek tersebut tidak menjawab kebutuhan mendesak dalam pelestarian budaya.

Ia menilai pelestarian budaya yang sesungguhnya adalah merawat dan memperkuat ratusan situs cagar budaya yang ada di Jawa Barat. Namun anggaran untuk sektor itu justru sangat kecil. Pada 2025, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp5,9 miliar untuk penyewaan kesenian dalam acara seremonial, sementara anggaran untuk pengelolaan satu situs cagar budaya hanya Rp842 juta. Bahkan pada 2026, anggaran pelestarian turun drastis menjadi Rp125 juta.

“Dengan anggaran sekecil itu, bagaimana mungkin warisan sejarah bisa dirawat? Kebutuhan masyarakat dan pelestarian budaya jelas tidak menjadi prioritas,” kata Maulana.

Ia juga mengingatkan bahwa Jawa Barat masih berhadapan dengan persoalan besar seperti pengangguran dan kemiskinan, sehingga orientasi belanja harus lebih mempertimbangkan urgensi dan manfaat langsung. (bbb)