Rendahnya Sertifikasi SPPG, 20 Persen Bersertifikat Higienis – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menyoroti masih rendahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Dari sekitar 2.500 SPPG yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya 10 hingga 20 persen yang telah mengantongi sertifikat tersebut.

Kondisi ini dinilai Erwan cukup memprihatinkan mengingat peran penting SPPG dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Lemahnya pengawasan di lapangan serta minimnya tenaga ahli gizi disebut menjadi penyebab masih terjadinya kasus keracunan massal di beberapa daerah.

“Memang sebelumnya pengawasan di lapangan masih lemah. Saya yakin tidak semua SPPG memiliki ahli gizi, bahkan ada yang belum bersertifikat higienis dan sanitasi,” ujar Erwan Setiawan saat ditemui di Bandung, Rabu (8/10/2025).

Erwan menjelaskan sertifikat SLHS menjadi tolak ukur utama dalam menjamin kebersihan, keamanan, dan kelayakan makanan yang disajikan kepada masyarakat. Tanpa sertifikat tersebut, kualitas makanan yang disediakan SPPG sulit dipastikan aman untuk dikonsumsi.

“Dari sekitar 2.500 SPPG, mungkin baru 10 sampai 20 persen yang sudah memiliki sertifikasi tersebut. Padahal, standar higienitas dan sanitasi sangat penting agar penerima manfaat mendapat makanan yang benar-benar sehat,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai langkah penguatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengumpulkan seluruh pengelola SPPG se-Jawa Barat, termasuk ahli gizi dan tim quality control (QC), dalam waktu dekat. Pertemuan besar ini direncanakan diikuti lebih dari 2.500 peserta, dengan lokasi yang sedang disiapkan untuk menampung sekitar 8.000 orang.

“Alhamdulillah, sudah ada lebih dari 2.500 SPPG yang akan kami kumpulkan, termasuk para ahli gizi dan tim QC-nya. Tujuannya untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap SPPG memenuhi standar kelayakan,” ujar Erwan.

Erwan menegaskan seluruh SPPG diwajibkan memiliki sertifikat SLHS. Bagi SPPG yang belum memenuhi syarat higienitas dan sanitasi, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Bila ditemukan pelanggaran, operasionalnya akan dihentikan sementara hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Ke depan, kami ingin memastikan seluruh SPPG di Jawa Barat benar-benar memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Dengan begitu, tidak ada lagi kasus keracunan atau gangguan kesehatan di kalangan penerima manfaat,” tegasnya.

Erwan menambahkan pengawasan lapangan juga akan diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dinas kesehatan dan dinas pendidikan di daerah. Selain memastikan kelayakan fasilitas dapur dan alat masak, tim pengawas juga akan memantau pengelolaan bahan baku dan penyimpanan makanan.

“Ini bukan hanya soal administrasi sertifikat, tapi tentang tanggung jawab moral. Program makan bergizi gratis harus menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesehatan generasi muda, bukan justru menimbulkan masalah baru,” ucapnya.(dsn)