Reklame di Ruang Milik Jalan Dilarang, Pemkot Bandung Fokus Penertiban Bertahap – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan tidak ada lagi izin penyelenggaraan reklame di ruang milik jalan (Rumija) yang menjadi kewenangan daerah. Seluruh papan reklame yang berdiri di trotoar atau median jalan kini dipastikan sudah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang lagi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Eric M Atthauriq menjelaskan ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) yang melarang keberadaan media reklame di wilayah Rumija.

“Secara umum di perda itu disebutkan untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, sudah tidak diperkenankan lagi ada media reklame. Jadi, kalau di Rumija, tidak boleh. Yang diperkenankan hanya di lahan persil,” ujar Eric saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, sejak Agustus 2024 lalu, Pemkot Bandung sudah memberikan masa transisi satu tahun kepada para pemilik reklame untuk menertibkan sendiri papan iklan mereka. Saat itu, Wakil Wali Kota Bandung memimpin langsung Satuan Tugas (Satgas) Yustisi DPMPTSP yang memeriksa dan mendata seluruh titik reklame di kota.

“Pada Agustus kemarin, semua reklame di Rumija yang masih berlaku sudah habis masa izinnya. Sekarang, kalaupun masih ada yang berdiri, berarti itu sudah tidak berizin lagi,” tegasnya.

Eric menyebutkan DPMPTSP bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kini tengah melaksanakan penertiban bertahap. Proses tersebut diawali dengan pemberian surat peringatan (SP) bertingkat kepada pemilik reklame, yakni peringatan pertama, kedua, hingga ketiga sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

“Kami berharap para pemilik bisa membongkar sendiri reklamenya. Tapi kalau tetap tidak dilakukan, akan ditertibkan oleh Satpol PP,” katanya.

Eric menambahkan seluruh izin reklame yang berdiri di Rumija sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Oktober 2025. Saat ini, Pemkot Bandung juga tidak akan menerbitkan izin baru untuk reklame yang berada di ruang milik jalan.

Namun, menurutnya, reklame masih diperbolehkan di lahan persil atau area pribadi, seperti di halaman bangunan atau pusat perbelanjaan, selama memenuhi syarat dan membayar pajak sesuai ketentuan.

“Kalau di halaman atau di lahan persil masih boleh, apalagi di kawasan pusat perbelanjaan yang memang banyak memasang reklame indoor. Biasanya mereka lebih tertib karena korporasi besar yang taat aturan,” jelasnya.

Selain penertiban, Pemkot Bandung juga bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan intensifikasi pajak reklame, terutama yang berada di area dalam ruangan (indoor).

Sementara itu, Satpol PP Kota Bandung disebut masih memprioritaskan penertiban reklame di median jalan, menyesuaikan dengan keterbatasan tenaga dan alat yang dimiliki.

“Satpol PP sekarang fokus dulu ke reklame di median jalan, karena jumlahnya cukup banyak dan butuh proses bertahap,” ujar Eric.(dsn)