Ratusan Ribu Warga Kabupaten Bandung Alami Penonaktifan BPJS Kesehatan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Yuli Irnawaty Mosjasari mengatakan, sedang melakukan upaya verifikasi ulang terhadap penonaktifan 147.000 warga dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Langkah ini menyusul pemberlakuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak pada ribuan warga kehilangan akses jaminan kesehatan.

“Langkah ini harus segera diambil. Saya sudah instruksikan kepala desa, RT, RW, kader PKK, petugas PKH hingga tenaga kesejahteraan sosial untuk bergerak cepat memverifikasi calon penerima yang terdampak penonaktifan,” ujar Yuli, Kamis (10/7/2025).

Menurut Yuli , verifikasi ini penting agar warga yang sebetulnya masih berhak menerima layanan tidak terabaikan hanya karena ketidaktepatan data. Ia menekankan bahwa kepala desa harus segera membuat pernyataan resmi atas warga yang layak namun terhapus dari daftar penerima.

“Sebagai langkah cepat, Pemkab juga mendorong pemanfaatan aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan warga. Bupati Dadang juga memastikan camat-camat di seluruh kecamatan terlibat aktif dalam proses pengawasan dan validasi,” ujar dia.

Tak hanya itu, Yuli mewanti-wanti agar rumah sakit tetap melayani pasien meskipun mereka mengalami kendala administrasi kepesertaan.

“Tidak boleh ada pasien yang ditolak. Semua warga wajib dilayani,” katanya.

Hingga kini, Yuli mengatakan, jumlah peserta PBI dari APBN di Kabupaten Bandung mencapai 1.379.586 jiwa, sementara PBI yang dibiayai APBD mencapai 510.907 jiwa. Selain itu, terdapat 1.071.089 peserta dari kelompok pekerja penerima upah dan 665.392 dari pekerja bukan penerima upah.

“Verifikasi difokuskan pada 147.000 jiwa yang terdampak langsung. Kita akan pastikan mereka yang masih berhak bisa kembali aktif,” ujarnya.

Yuli mengimbau masyarakat untuk lebih aktif melakukan pengecekan mandiri dan memanfaatkan kanal resmi seperti Mobile JKN.

“Pemkab Bandung menunjukkan komitmen serius memastikan tak ada warga yang kehilangan hak atas layanan kesehatan, terutama kelompok rentan dan kurang mampu,” pungkasnya. (kus)