Polda Jabar Ungkap Korupsi Dana Wirausaha di Karawang, Kerugian Negara Rp1,99 Miliar – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) membongkar kasus korupsi dana bantuan pemerintah untuk program Kelompok Wirausaha Baru (KWU) yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang. Akibat penyalahgunaan dana tersebut, negara menanggung kerugian hingga Rp1,99 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima kepolisian 1 Agustus 2023. Setelah penyelidikan selama lebih dari satu tahun, penyidik menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka seluruhnya merupakan pengurus Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani Bumi (GKTMTB).

“Para tersangka membuat dokumen usulan fiktif untuk memperoleh dana. Mereka memalsukan data kelompok, mengelabui masyarakat petani, dan menguasai dana bantuan yang nilainya hampir Rp2 miliar,” ungkap Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (11/9/2025).

Menurut Hendra, tersangka utama berinisial N, yang menjabat Sekretaris Jenderal GKTMTB, berperan mengoordinasikan seluruh pengajuan bantuan. Ia memerintahkan pengurus lain membuat kelompok penerima fiktif, mengajukan proposal ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan mengumpulkan dana hasil pencairan dari 50 kelompok yang tidak pernah ada.

Ia pun menjelaskan dana yang mestinya dipergunakan untuk modal usaha masyarakat terdampak pandemi justru dialihkan ke pengurus kelompok. Sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari menyimpan tunai, membeli perlengkapan pertanian seperti traktor, hingga mengalir kepada pihak ketiga.

Kombes Pol Hendra mengungkapkan enam tersangka lain, masing-masing berinisial AAA, MY, A, B, E, dan MD, juga ikut terlibat aktif. Peran mereka antara lain menarik dana dari kelompok penerima fiktif, menyusun laporan pertanggungjawaban palsu, serta mengoordinasikan pemalsuan surat keterangan desa terkait pembentukan kelompok baru.

Untuk menguatkan bukti, ia menambahkan penyidik telah memeriksa 131 saksi, termasuk perangkat desa dan petani yang namanya dicatut. Selain itu, tiga ahli juga dimintai keterangan, yakni ahli audit keuangan dari BPKP, ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, dan ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Polisi turut menyita berbagai barang bukti dalam kasus ini. Di antaranya dokumen pengajuan kelompok KWU, rekening koran, buku tabungan, laptop, satu unit traktor bajak, uang tunai Rp300 juta, serta sejumlah kwitansi dan nota pembelian.

Hendra menegaskan praktik penyalahgunaan ini jelas melanggar Permenaker Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyaluran bantuan pemerintah, serta SK Dirjen Binapenta dan PKK Tahun 2020 mengenai program penciptaan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak Covid-19.

“Bantuan wirausaha dimaksudkan untuk membuka peluang kerja dan mendorong masyarakat bangkit pascapandemi. Namun, justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pengurus kelompok,” tegasnya.

Atas perbuatannya, Kombes Pol Hendra mengatakan ketujuh tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ancaman hukuman yang menanti berupa pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda hingga Rp1 miliar, bahkan penjara seumur hidup,” jelasnya.(dsn)