Polda Jabar Perkuat Penanganan TPPA–TPPO Lewat Sistem Terpadu dan Kolaborasi Lintas Sektor – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Upaya modernisasi penegakan hukum di Jawa Barat terus diperkuat melalui pengembangan Sistem Terpadu Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (TPPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Inovasi berbasis teknologi ini digagas oleh AKBP Goncang Ajie Susatyo, peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVI 2025 LAN RI, dan kini mulai diimplementasikan di lingkungan Polda Jabar.

Sistem terintegrasi berbasis cloud tersebut dirancang untuk menghubungkan aliran data antarunit secara real time, mempercepat koordinasi, serta meningkatkan akuntabilitas penanganan kasus. AKBP Goncang Ajie menegaskan bahwa inovasi ini bukan sekadar pembaruan perangkat, tetapi perubahan menyeluruh pada tata kelola penanganan perkara.

“Digitalisasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal transparansi dan keterukuran dalam setiap langkah penegakan hukum,” ujarnya.

Inovasi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Program Asta Cita Presiden RI yang menekankan penguatan perlindungan kelompok rentan, serta mendukung agenda transformasi Polri Presisi yang mendorong modernisasi penanganan perkara.

Sebagai bagian dari implementasi sistem terpadu tersebut, Ditreskrimum Polda Jabar melaksanakan kegiatan kolaboratif bersama sejumlah pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Dalam kegiatan ini, Polda Jabar menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat.

Salah satu langkah konkret ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DP3AKB Jabar dan Ditreskrimum Polda Jabar. PKS tersebut menegaskan komitmen kedua pihak dalam mempercepat penyelesaian kasus-kasus TPPA.

“Sinergi ini menjadi langkah konkret dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak,” ujar perwakilan kegiatan.

Ke depan, kerja sama lanjutan juga akan dibangun dengan Ditjen Imigrasi Jawa Barat untuk memperkuat pengawasan perlintasan orang, mendeteksi potensi korban lebih awal, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO.

Polda Jabar menegaskan bahwa integrasi lintas sektor ini merupakan fondasi penting untuk deteksi dini, respons cepat, serta pengelolaan data yang lebih akurat. Melalui sistem terpadu yang sedang dikembangkan, setiap tahapan penanganan perkara dapat terdokumentasi secara
sistematis dan dapat diakses oleh penyidik dari berbagai perangkat.

Dukungan dari LAN RI turut memperkuat implementasi inovasi ini. Pendekatan kepemimpinan yang dikembangkan melalui pelatihan LAN disebut mampu melahirkan solusi yang berorientasi pada kebutuhan lapangan.

“Ini adalah bukti bahwa kepemimpinan visioner dapat menghasilkan solusi nyata terhadap masalah yang kompleks,” ujar perwakilan LAN RI.

Inovasi ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju rencana pembentukan Direktorat PPA dan PPO di Polda Jabar pada 2026, yang diharapkan menjadi tonggak penguatan kelembagaan dalam penanganan kejahatan berbasis gender dan eksploitasi manusia.

Melalui integrasi sistem dan kolaborasi antarlembaga, Polda Jabar menargetkan peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memperkuat pemberantasan perdagangan orang di wilayah Jawa Barat.