Penyaluran Kredit Perbankan, OJK Sebut Jabar ke 2 Terbesar Tingkat Nasional – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, BANDUNG-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat membukukan kinerja yang cukup menggembirakan terkait kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jabar hingga Juli 2025. Hal itu tergambar pada data perkembangan perbankan yang menunjukkan pertumbuhan positif dan penyaluran kredit bank umum di Jabar yang mencapai Rp655 triliun.

Bahkan, secara nasional, Jabar merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta.

Menurut Kepala Kantor OJK Jabar Darwisman, pertumbuhan positif (year on year) sektor Perbankan di Jabar menunjukkan tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi Juli 2025 sebesar 1,78 persen; 4,39 persen; dan 2,79 persen.

“Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,58 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 90,80 persen,” ujar Darwisman saat acara Media Update Kantor OJK Jabar TW III di Hutanika Resto, Bandung, Senin (29/2).

Darwisman menyebutkan, berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum di Jabar mencapai Rp655 triliun (tumbuh 1,51 persen YoY).

“Secara nasional, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share mencapai 7,87 persen terhadap total kredit nasional,” paparnya.

Berdasarkan sektor ekonomi (bukan bank), lanjut dia, penyaluran kredit terbesar disalurkan ke Rumah Tangga sebesar Rp429,01 triliun (meningkat 6,87 persen YoY) dan Industri Pengolahan sebesar Rp164,03 triliun (menurun 0,19 persen YoY).

Dia menambahkan, perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurun sebesar Rp5,61 triliun (18,04 persen), Pengangkutan dan Pergudangan menurun sebesar Rp2,14 triliun (6,79 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran menurun Rp2,47 triliun (1,90 persen).

“Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah antara lain Real Estate tumbuh 16,41 persen YoY dengan NPL gross 1,17 persen, Konstruksi tumbuh 12,30 persen YoY dengan NPL gross sebesar 3,10 persen, dan Rumah Tangga tumbuh 6,87 persen YoY dengan NPL gross 3,26 persen,” jelasnya.

Apabila dilihat dari fungsi intermediasi bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOBD, lanjut dia, untuk lima Kabupaten/Kota dengan DPK terbesar berada di Kota Bandung (Rp240,195 triliun, share 33,30 persen), Kota Bekasi (Rp103,834 triliun, share 14,39 persen), Kota Bekasi (Rp59,54 triliun, share 8,25 persen), Kota Depok (Rp51,04 triliun, share 7,08 persen), Kabupaten Karawang (Rp41,43 triliun, share 5,74 persen). Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar adalah Kabupaten Bekasi (Rp172,60 triliun, share 16,79 persen), Kabupaten Bogor (Rp142,29 triliun, share 13,84 persen), Kota Bandung (Rp130,46 triliun, share 7,38 persen) dan Kabupaten Karawang (Rp73,87 triliun, share 7,19 persen). Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di Kabupaten Cianjur (Rp1,33 triliun, 7,72 persen), Kota Sukabumi (Rp321 miliar, 5,47 persen), Kota Tasikmalaya (Rp581 miliar, 5,38 persen), Kabupaten Sukabumi (Rp945 miliar, 5,32 persen), dan Kota Bekasi (Rp733 miliar, 5,31 persen)

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,06 persen (Rp925 triliun), 88,83 persen (Rp640 triliun), dan 89,03 persen (Rp915 triliun). Sedangkan untuk jenis usaha Syariah dengan market share Aset, DPK dan Kredit masing-masing sebesar 9,94 persen (Rp102 triliun), 11,17 persen (Rp80 triliun), 10,97 persen (Rp112 triliun).

“Sedangkan, berdasarkan fungsinya perbankan di Jawa Barat per Juli 2025 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 96,79 persen (Rp995,01 triliun), 96,83 persen (Rp698 triliun), dan 97,73 persen (Rp1.004 triliun). Adapun sisanya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS),” terangnya.

Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR

Total penyaluran Kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek posisi Juli 2025 secara Nasional mencapai Rp1.500,15 triliun, dengan NPL Gross 6,50 persen. Penyaluran Kredit UMKM di Jabar mencapai Rp189,22 triliun dengan share 12,61 persen terhadap nasional dan menjadi Provinsi dengan kategori penerima Kredit UMKM terbesar kedua setelah Jatim (Rp226,45 triliun, NPL Gross 4,48 persen).

Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat pada posisi Juli 2025 sebanyak 44.326 pelaku usaha di Jabar telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan total penyaluran sebesar Rp2,42 triliun dan outstanding saat ini mencapai Rp2,30 triliun.

“Berdasarkan skema pembiayaan, KUR untuk sektor mikro memiliki porsi yang paling besar yaitu mencapai 68,12 persen (Rp1,57 triliun) dari total outstanding KUR Jabar, diikuti KUR Kecil 31,55 persen (Rp0,73 triliun), KUR Super Mikro mencapai 0,25 persen (Rp5,85 miliar) dan KUR TKI mencapai 0,07 persen (Rp1,57 miliar),” pungkas Darwisman. (nto)